Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aktivis Perempuan Minta Korban Catcalling Jangan Malu dan Berani Melapor

Aktivis Perempuan dari SPEK-HAM Solo, Fitri Haryani, meminta korban catcalling untuk melapor.

Aktivis Perempuan Minta Korban Catcalling Jangan Malu dan Berani Melapor
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah perempuan dari Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) melakukan aksi damai saat Car Free Day di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/8/2019). Dalam aksinya, mereka mensosialisasikan dan mendorong pengesahan RUU PKS untuk menjamin perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis dari Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo, Fitri Haryani, meminta korban catcalling untuk berani melapor.

Menurutnya, dengan berani berbicara maka akan memunculkan kepedulian di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga akhirnya nanti, masyarakat semakin peduli catcalling merupakan bagian dari kekerasan seksual secara verbal.

"Setiap melakukan sosialisasi maupun pendidikan kritis pada masyarakat saya selalu menekankan untuk berani bicara bagi setiap orang yang mengalami kekerasan seperti catcalling juga."

"Dengan berani bicara maka akan menjadi perhatian dan memunculkan kepedulian bersama."

"Keengganan korban melapor karena tadi perlindungan hukumnya tidak pasti," katanya kepada Tribunnews, Senin (13/7/2020).

Baca: Reaksi Hannah Al Rashid saat jadi Korban Catcalling Dapat Cibiran, Ini Kata Aktivis Perempuan

RUU PKS Lindungi Korban Catcalling

Puluhan wanita saat menggelar aksi unjuk rasa mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Pada aksi tersebut mereka meminta untuk segera mengesahkan RUU PKS. Tribunnews/Jeprima
Puluhan wanita saat menggelar aksi unjuk rasa mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Pada aksi tersebut mereka meminta untuk segera mengesahkan RUU PKS. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Fitri menilai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ini sangat penting untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di tanah air.

Bahkan menurut Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat SPEK-HAM ini, RUU PKS sangat komprehensif.

"Rancangan UU tersebut dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang."

Halaman
1234
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas