Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perbaiki Tata Kelola Aset Daerah, KPK Gelar Rapat Koordinasi Bersama Pemda Jateng, BPN, dan PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pengelolaan aset daerah dan BUMN.

Perbaiki Tata Kelola Aset Daerah, KPK Gelar Rapat Koordinasi Bersama Pemda Jateng, BPN, dan PLN
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pengelolaan aset daerah dan BUMN.

Rapat bertema “Perbaikan Tata Kelola Aset PT PLN (Persero) dan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah” tersebut diselenggarakan di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (14/7/2020).

Hadir dalam rapat koordinasi itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra.

Kemudian pejabat perwakilan dari Regional PLN Jawa, Madura, Bali (Jamali), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah VII KPK.

Baca: MK Jadwalkan Gali Keterangan Komisioner dan Dewan Pengawas KPK Terkait Uji Revisi UU KPK

Dalam sambutan rapat koordinasi yang mempertemukan pemda dengan PLN dan BPN tersebut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan bila aset-aset daerah dan BUMN terus dibiarkan tidak terurus, akan semakin membuka ruang munculnya perilaku korup oleh aparat.

Berdasarkan catatan KPK, sebut Nawawi, ada sekitar 66 persen dari total aset yang tercatat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum bersertifikat.

“Karena itu, kolaborasi antara pemda, BPN, dan BUMN terkait, menjadi penting. Supaya aset-aset daerah dan BUMN, yang umumnya berupa bidang tanah, dapat segera dibereskan dan memiliki sertifikat,” kata Nawawi melalui siaran pers.

Nawawi menambahkan, sesuai data yang dikumpulkan KPK sejak 2019 hingga Juni 2020, sebanyak total 36.019 bidang tanah milik pemda se-Jateng yang sudah bersertifikat.

Sedangkan, dalam kurun Januari-Juni 2020 tercatat 2.135 bidang tanah yang telah bersertifikat dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun.

Baca: KPK Telisik Kasus Suap dan Gratifikasi Rp 46 M Nurhadi dari Notaris dan Advokat

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas