Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai masih banyak ketimpangan dalam penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Retno menilai Kemendikbud tidak memiliki kebijakan yang mampu mempersempit ketimpangan dalam pembelajaran jarak jauh.

Baca: Hari Pertama Sekolah, Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Diminta Siapkan Strategi PJJ Lebih Efektif

Baca: Komisi X DPR ke Kemendikbud: Tinjau Ulang Aturan Pembelajaran Jarak Jauh

"Kami lihat Kemendikbud gagap menghadapi pembelajaran jarak jauh, dan nyaris tidak terlihat punya aksi nyata untuk intervensi kepada guru dan sekolah agar potensi ketimpangan pembelajaran di kalangan siswa tidak melebar," ujar Retno dalam diskusi webinar, Jumat (17/7/2020).

Ketimpangan yang terjadi selama pandemi adalah tidak meratanya fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh di tiap daerah.

Padahal, Retno menilai Kemendikbud harus memiliki formulasi untuk memberikan pemerataan akses.

Retno juga menyinggung kurangnya terobosan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang berpengalaman sebagai CEO perusahaan Gojek.

"Justru di era digital di saat menterinya sebenarnya hebat di digital. Tapi justru tidak terjadi intervensi. Akhirnya ketimpangan pembelajaran di siswa disparitasnya melebar," kata Retno.

Retno juga meminta Kemendikbud untuk mengajukan Internet agar proses pembelajaran jarak jauh dapat diakses oleh murid secara digital.

Menurutnya, pengajuan ini dapat dilakukan Kemendikbud kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"KPAI mendorong kemendikbud mengajukan pengratisan internet selama pembelajaran jarak jauh, Senin sampai Jumat sampai delapan jam kepada Kominfo," pungkas Retno.

Penggratisan internet, menurut Retno, bakal sangat membantu murid, guru, dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran.