Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tegas Soal Protokol Kesehatan, Tito Karnavian Minta Kontestan Pilkada Atur Pendukungnya

"Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya dan pemilihnya," ujar Tito

Tegas Soal Protokol Kesehatan, Tito Karnavian Minta Kontestan Pilkada Atur Pendukungnya
Humas Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian meminta kontestan Pilkada mengatur pendukungnya untuk patuh pada protokol kesehatan.

Tito menyebutkan sosok pemimpin yang baik dan layak untuk dipilih oleh masyarakat ialah pemimpin yang disiplin dan taat aturan kampanye PIlkada sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

"Saya minta masyarakat dan media juga melihat kontestan mana yang bisa mengendalikan pendukungnya dan pemilihnya," ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (18/07/2020).

Usai menghadiri acara rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Ia mengajak masyarakat untuk tidak memilih kontestan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Baca: KPU Selenggarakan Apel Mencoklit Selaraskan Data Pemilih Pilkada Serentak 2020

"Kalau terjadi pengumpulan masa besar padahal sudah dilarang, ada arak-arakan dan konvoi, ya lebih baik masyarakat jangan pilih kontestan calon kepala daerah seperti itu," tegasnya.

Menurutnya kualifikasi sebagai seorang pemimpin kepala daerah, yaitu yang mampu mengendalikan masyarakatnya sendiri.

Baca: Menteri Tito Karnavian Larang Keras Bansos Dipakai Kampanye

Karena hal tersebut dianggap erat kaitannya dengan kemampuan kepemimpinannya untuk menjadi kepala daerah dengan jumlah masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan ratusan massa.

"Dia baru mengendalikan 200 atau 300 orang saja tidak bisa. Bagaimana mau mengendalikan masyarakatnya yang jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu bahkan jutaan untuk Gubernur ya," terangnya.

Selanjutnya data terbaru menurut data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuda Kemendagri) perihal dana NPHD KPU Kalimantan Timur sekarang ini yang sudah berhasil transfer 100% ialah: Kabupaten (Kab.) Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda; Dan yang sudah mentransfer dana NPHD KPU 90% yaitu Kota Bontang, Kab. Mahakam Ulu. Adapun yang belum mencapai 50% hanya Kab. Kutai Timur.

Selain itu, NPHD Bawaslu yang sudah mencapai 100% juga ada dari Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda; Kota Bontang, dan Kab. Mahakam Ulu. Namun yang belum mencapai 50% hanya Kab. Kutai Timur.

Lalu, untuk dana NPHD PAM yang sudah berhasil transfer 100% adalah Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda. Dan yang belum mencapai 100% Kab. Kutai Timur, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Kutai Barat, Kab. Paser.

Dok Kemendagri

Tito Karnavian usai menghadiri acara rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (18/07/2020).

Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas