TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Hal paling penting dan kunci utama dalam menghadapi Covid-19 ini adalah bagaimana menekan kasus-kasus Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang harus tetap menjadi prioritas dari seluruh level pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Demikian disampaikan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara saat menjadi narasumber Webinar Nasional Kedua Taruna Merah Putih (TMP) bertemakan "Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19", Minggu (19/7/2020) malam.

Acara ini dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Selain Juliari, pembicara lainnya hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Suregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dipandu langsung Maruarar Sirait, diskusi dengan Juliari Batubara dimulai dengan pertanyaan dari Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

Dony bertanya soal kemungkinan perubahan regulasi untuk pembelian beras langsung dari petani.

Di Sumedang sendiri sudah menjalankan pembelian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pertanyaan selanjutnya, disampaikan artis ibu kota Edo Kondologit.

Baca: Realisasi Anggaran Capai 63,23 Persen, Kemensos Dorong Perputaran Ekonomi

Edo bertanya terkait dengan pemuktahiran data.

Ari kemudian menjelaskan secara lengkap. Dalam hal mengantisipasi dan menanggulang dampak sosial pandemi Covid-19, jelasnya, pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang besar .

Kemensos sendiri sudah menjalankan dengan benar program-program Jaring Pengaman Sosial, serta dilakukan sesuai dasar hukum yang jelas.

"Perluasan program PKH dari 9,2 juta KK menjadi 10 juta KK, perluasan program sembako dari 15,2 juta KK menjadi 20 juta KK, serta 9 juta KK penerima bansos Covid-19 diharapkan mencukupi kebutuhan dasar 39 juta KK warga yang pasti terdampak Covid-19," jelas Ari.

Dari sisi anggaran, sambungnya, alokasi bansos yang dikelola Kemensos RI sebagai Jaring Pengaman Sosial jumlahnya sudah cukup besar, yaitu Rp 100,6 triliun.

Tentu dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, tepat kualitas barang, cepat diterima oleh warga yang membutuhkan, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya, hal ini akan mampu menyelamatkan kebutuhan dasar warga menghadapi pandemi Covid-19.