Idham bahkan berjanji akan melakukan pengecekan dan supervisi dadakan terhadap
anggotanya yang ditempatkan di Gakkumdu.

"Saya memberikan dukungan penuh. Bukan kali ini saja bekerja sama, Polri siap memberikan bantuan," ujar Idham.

Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut perlu adanya pembatasan uang masuk kepada calon kepala daerah untuk menyehatkan kontestasi Pilkada serentak 2020.

Ray mengatakan, saat ini tidak perlu lagi meributkan uang yang dikeluarkan calon
kepala daerah untuk membeli suara pemilih, dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 50
ribu per orang.

"Sekarang yang perlu dipelototin bukan uang keluar, tapi yang masuk. Seberapa besar
calon menerima uang, dari siapa saja, keperluannya apa saja," kata Ray.

"Kalau berani disetop atau dikunci uang masuknya, tentu dia akan kesulitan
mengeluarkan uang," sambung Ray.

Menurutnya, politik uang menang kerap terjadi saat akan berlangsung Pilkada, bahkan
ada calon kepala daerah yang berani mengeluatkan uang Rp 1 miliar untuk membeli
perahu untuk menggaet suara.

"Ini menurut saya perlu diperhatikan penyelenggara pemilu," ucap Ray.

Oleh sebab itu, kata Ray, uang yang dikeluarkan calon kepala daerah perlu dicek secara seksama, apalagi berdasarkan catatan terdapat peningkatan pengeluran izin eksplorasi sumber daya alam dari calon petahana jelang Pilkada.

"Apa maksudnya, kenapa setiap momen Pilmada izin-izin itu banyak dikeluarkan kepala daerah, khususnya petahana. Jadi ini petlu diperkuat lagi, kalau dikunci uang masuknya, uang keluarnya akan seret," papar Ray. (tribun network/gle/sen/wly)