Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Kemenkopolhukam) yang menyatakan Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah koordinasi presiden dinilai sebagai penegasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Hal itu disampaikan Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung Muradi ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/7/2020).

Baca: TB Hasanuddin Nilai Tak Masalah BIN di Bawah Presiden

"Sebenarnya perpres No 73/2020 adakah bagian dari penegasan dari UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara," ujar Muradi.

Terutama Pasal 39 dan Pasal 42 yang tidak mengatur koordinasi atau di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

"Dalam UU intelijen negara ditegaskan, BIN langsung di bawah Presiden dalam bentuk pelaporan kinerja ataupun BIN yang melakukan koordinasi langsung ke presiden sebagai end user," jelasnya.

Artinya secara organisasi, BIN makin tegas posisinya langsung di bawah presiden, baik secara vertikal organisasi maupun sebagai pengguna akhir (end user).

Dia melihat hal ini akan berimplikasi pada tiga hal.

Pertama, BIN akan lebih leluasa dalam melakukan kerja-kerja intelijen, koordinasi antar instansi intelijen termasuk produk intelijennya langsung ke presiden.

"Hal ini berarti memangkas jalur birokrasi yang sebenarnya tidak pernah diatur dalam UU intelijen negara. Karena itu semangat Perpres no 73/2020 itu ada dalam kerangka tersebut," paparnya.

Kedua, hal ini berimplikasi pada kecepatan pelaporan produk intelijen yang harus memikiki bobot akurasi dan kecepatan (speed) yang lebih baik sebagai rujukan dari pembuatan kebijakan presiden.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena mengharuskan sokongan kualifikasi SDM BIN.

Ketiga, sebagai mata dan telinga presiden, BIN menjadi lebih lincah dan diharapkan mampu mengelola diri sebagai langkah untuk menguatkan kepemimpinan politik eksekutif, termasuk pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sebagai mata dan telinga presiden, BIN memiliki ruang gerak yang lebih baik tanpa harus berkoordinasi atau dibawah koordinasi kemenko polhukam, baik dalam operasional, produk intelejen, hingga terkait dengan anggaran dan daya jangkau program intelejen,"tegasnya.