Edi mengungkap, bupati juga memerintahkan semua OPD untuk tidak menghadiri semua undangan Panitia Angket.

Ia menyebutkan, banyak temuan yang didapatkan oleh panitia hak angket DPRD Jember.

Mulai dari carut marut birokrasi hingga dugaan penyalahgunaan proyek pengadaan barang dan jasa.

Baca: Profil Bupati Jember, Faida, yang Dimakzulkan DPRD, Dokter yang Terjun ke Dunia Politik

Akhirnya, seluruh fraksi sepakat menerima hasil penyelidikan Panitia Angket dan disahkan sebagai keputusan DPRD Jember.

Upaya mendamaikan Faida dan DPRD Jember juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Mendagri.

Namun, rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan sesuai dengan harapan.

Selanjutnya, karena permasalahan Jember semakin menumpuk, DPRD Jember menggunakan hak menyatakan pendapat pada 22 Juli 2020.

Di situlah DPRD akhirnya menyepakati untuk memakzulkan Bupati Faida.

Dalam hal ini, tiga partai pengusung Bupati Jember Faida pun turut memakzulkan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.

Ketiga partai pengusung tersebut di antaranya PDI-P, Nasdem, dan PAN.

Proses Berlanjut ke MA

Wakil ketua DPRD Jember sekaligus pimpinan sidang paripurna Ahmad Halim mengatakan proses lanjutan dari HMP adalah proses administratif.

Menurut Halim, DPRD akan mengirimkan dokumen HMP ke Mahkamah Agung (MA).

“Bagaimana hak menyatakan ini bisa diterima, tentu ada uji pendapat oleh MA,” kata Halim, seperti yang diberitakan Kompas.com, Kamis (23/7/2020).