Hal itu dibuktikan di banyak daerah yang memang terjadi gap atau jurang pemisah tentang pemahaman ideologi.

Sebab, kerja sama bukan hanya berbicara hitam di atas putih, melainkan juga bagaimana membangun hubungan koalisi yang harmonis demi kepentingan masyarakat.

"Kita akan bekerja sama itu di lapangan bukan di atas kertas, bukan di atas komitmen tanda tangan dan sebagainya tapi di lapangan, memang sulit," ujarnya.

"Saya yakin kalau ini terjadi maka susah membuat sehat demokrasi kita," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Tribun Medan, Djarot yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan arah koalisi partai berlambang banteng tersebut dalam pilkada serentak mendatang.

Djarot menegaskan PDIP tak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS mengingat kedua partai tersebut berada di luar pemerintahan.

"Partai mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis bagaimana pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS banyak saya terima," ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Menurut Djarot, keberadaan Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi.

Lagipula, menurut pria yang menjabat sebagai Plt Ketua DPD PDIP Sumut itu, partainya terus mendorong kerjasama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Joko Widodo.

Djarot menjelaskan, kerjasama parpol dalam pilkada 2024 merupakan embrio kerjasama Pemilu 2024 yang akan datang.

“PDI Perjuangan terus kedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan Parpol Pendukung Pemerintah”, ujarnya.

Ia mengatakan sikap PDIP tersebut sebagai reaksi dari mesranya Demokrat dan PKS di luar pemerintahan sebagai oposisi.

"Sikap politik antara Partai Demokrat dan PKS justru memberikan peta ke depan bagaimana kedua partai tersebut semakin beriringan dalam kerjasama politik yang berbeda dengan arah PDIP," tambahnya.