Dukung Pembubaran Lembaga Negara, IAAC Sebut Penyederhanaan Birokrasi Harus Dilanjutkan
Alasan rendahnya penyerapan anggaran COVID-19 salah satunya diduga akibat lambatnya birokrasi.
Editor: Hasanudin Aco
Direktur Parameter Research Consultindo, Edison Lapalelo melihat pernyataan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 telah banyak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi secara khusus terkait reshuffle kabinet. Edison dalam paparannya, membagi menteri ke dalam tiga tipe.
"Menteri tipe A memiliki kekuatan politik, basic profesionalitas, dan memiliki investasi politik terhadap Presiden. Menteri tipe B adalah menteri yang hanya memiliki basis kekuatan politik. Dan menteri tipe C adalah menteri yang hanya memiliki basic profesionalitas," jelasnya.
Namun Edison menilai, dalam waktu dekat belum akan terjadi reshuffle karena Presiden masih memberikan solusi kepada kabinetnya berupa regulasi untuk memperlancar kinerja para menteri.
“Jika kita bicara tentang reshuffle, saya berpendapat bahwa dalam waktu dekat belum akan terjadi reshuffle karena jika dilihat dari pernyataan Presiden, di satu sisi Presiden memberi teguran keras terhadap kinerja para menterinya akan tetapi disisi lain, Presiden bersedia mengeluarkan regulasi untuk memperlancar kinerja para menteri," pungkasnya.
Abd. Rohim Ghazali dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah menyoroti kinerja menteri yang mendapat rapor merah berdasarkan kajian dan hasil riset yang dikeluarkan beberapa lembaga.
"Berdasar hasil riset beberapa lembaga, ada menteri yang mendapatkan rapor merah, tetapi popularitas Presiden masih di atas 50%. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat masih percaya kepada Presiden tapi tidak dengan para menterinya. Saya kira jika masyarakat menginginkan terjadi reshuffle kabinet maka itu sangat masuk akal,” katanya.
Menurut Ghazali, saat ini terjadi polarisasi keterbelahan dan ketidakpuasan yang menyebar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Ia menilai Presiden Jokowi harus cermat melihat kekuatan sosial dan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat.
"Jika reshuffle dilakukan, saran saya agar Jokowi juga melihat personal-personal yang merupakan representasi partai politik dan pada saat yang sama juga merupakan representasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.
