Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Panggil Nadiem Setelah Reses, Komisi X Minta Kemendikbud Tak Bikin Kegaduhan Lagi

Syaiful meminta sebaiknya Kemendikbud fokus mengurusi perbaikan skema pembelajaran jarak jauh yang masih belum efektif.

Panggil Nadiem Setelah Reses, Komisi X Minta Kemendikbud Tak Bikin Kegaduhan Lagi
Istimewa
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim seusai masa reses berakhir.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan DPR ingin meminta penjelasan Nadiem soal Program Organisasi Penggerak yang memicu polemik.

"Kelihatannya rapat terbuka, tapi memang setuju semua keberatan NU, Muhammadiyah, PGRI. Semoga diakomodir dengan baik dan dicari skema win-win solution-nya," ujar Syaiful di acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan Kompas TV, Senin (27/7/2020).

Syaiful mengatakan kemungkinan rapat kerja bakal dilaksanakan pada 20 Agustus mendatang.

Tujuan DPR melakukan rapat kerja ini agar Kemendikbud tidak membuat kegaduhan lagi di publik.

Baca: Evaluasi Program Organisasi Penggerak, Nadiem Harap Seleksinya Terbaik di Dunia

Menurut Syaiful, Kemendikbud telah membuat kegaduhan secara beruntun setelah sebelumnya ramai soal merek dagang Merdeka Belajar.

"Ini beruntun banget. Mulai kemarin isu Merdeka Belajar, hari ini POP. Saya kira di tengah pelaksanaan PJJ yang masih belum efektif, kita minta Kemendikbud jangan membikin kegaduhan lagi," kata Syaiful.

Dia meminta sebaiknya Kemendikbud fokus mengurusi perbaikan skema pembelajaran jarak jauh yang masih belum efektif.

Baca: KPK Bakal Awasi dan Dalami Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud.

Mereka mengkritik tidak jelasnya klasifikasi organisasi yang mendapatkan bantuan dana Program Organisasi Penggerak. Serta kejanggalan dalam proses verifikasi.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas