Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengarusutamaan Pancasila Belum Maksimal

Profesor Tuan Guru Syaiful Rachman menilai permasalah tersebut karena pengarusutamaan Pancasila belum dilakukan secara maksimal.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengarusutamaan Pancasila Belum Maksimal
Kompas.com
Ilustrasi: Patung Garuda Pancasila. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Arus informasi di era serba digital saat ini sangat cepat.

Namun, pemahaman terhadap Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia masih sangat minim.

Profesor Tuan Guru Syaiful Rachman menilai permasalah tersebut karena pengarusutamaan Pancasila belum dilakukan secara maksimal.

Pengarusutamaan atau pembumian Pancasila yang kuat di masa orde lama dan orde baru, hilang pasca reformasi.

"Kata kuncinya adalah pengarusutamaan, kita kan sudah terlena, jadi kalau masa orde baru itu doktrin, begitu kita era reformasi hilang semua," katanya di Menara Kompas, Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Pengarusutamaan atau pembumian Pancasila mulai dikenalkan lagi oleh Mantan Ketua MPR, almarhum Taufiq Kiemas yang menggaungkan 4 pilar kebangsaan yang diganti menjadi 4 pilar MPR RI, dengan Pancasila sebagai dasar.

Baca: Berkunjung ke Bogor, Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Lestarikan Pancasila

Berita Rekomendasi

Karena itu menurutnya sekarang ini Pembumian Pancasila harus dilakukan terlebih dahulu, baik itu secara kultural maupun struktural.

Secara kultural di antaranya yakni melalui pendidikan atau kampus dan penelitian.

Sementara itu, secara struktural yakni melalui lembaga yang mengawal implementasi Pancasila tersebut.

"Jadi menurut kita dibutuhkan otoritas karena itu kita berharap BPIP kuat untuk mengarusutamakan Pancasila," katanya.

Pengarusutamaan Pancasila juga menurut dia, harus dilakukan di semua segmen.

Mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga tinggi.

Baca: Penguatan BPIP dengan Payung Hukum Undang-undang Mendapat Dukungan Berbagai Pihak


Segmen usai muda dan tua, serta berdasarkan kelompok pekerjaan.

"Sehingga tidak terjadi misalnya penerimaan PNS, kalau masih ada ASN yang berpikir khilafah, bisa Kiamat Indonesia, maka harus dijaga Pancasila. Maka segmentasi ini penting, pengarusutamaan ke semua pihak, semua lini dengan segala program dengan metodenya," katanya.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas