Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama masa pandemi Covid-19 diharapkan bisa terserap pelajar dari seluruh kalangan. 

Sudahkah PJJ terserap oleh peserta didik? Karena itu perlu adanya data yang lebih mendalam terkait PJJ.

"Apakah Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten/kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring? Data ini semua mutlak harus ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Bisa ditambahkan ke dalam Dapodik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Minggu (2/8/2020).

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti kelompok masyarakat kurang mampu yang tak memiliki gawai untuk mendukung PJJ.

Baca: Dana Program Organisasi Penggerak Dapat Dialokasikan untuk Tingkatkan Kualitas PJJ

Baca: Setelah Isu POP, Program Merdeka Belajar Kini Jadi Masalah Baru Nadiem Makarim dan Kemendikbud

Komisi X DPR telah memberikan saran agar Kemendikbud menganggarkan untuk memberikan gawai bagi para siswa dan guru yang membutuhkan.

"Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor," ucapnya.

Sebelumnya, Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud menyatakan pihaknya telah melakukan dan selesai mengolah 2 survey terkait pembelajaran jarak jauh.

Survey pertama dilakukan dengan responden guru dan kepala sekolah, sementara survei kedua dilakukan kepada siswa dan orangtua.

“Dari survey kami ditemukan bahwa sebagian besar orangtua menghabiskan waktu 1-2 jam per hari mendampingi anak belajar. Jenis pendampingan dilakukan berbeda-beda tergantung dari jenjangnya,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Hetifah yang merupakan legislator asal Kaltim ini berharap Kemendikbud juga melaksanakan survei yang lebih mendalam.

"Perlu dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Sampel responden orangtua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya." pungkasnya.