TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Eva Yuliana mengapresiasi penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, dalam Perma tersebut pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dapat dipidana seumur hidup bila merugikan negara lebih dari Rp100 miliar.

Eva menilai Perma tersebut membantu hakim dengan memberikan guideline untuk mengambil putusan hukuman bagi koruptor.

"Saya mengapresiasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, karena ini memberikan guideline bagi hakim, tanpa mencederai kewenangan dan kemandirian hakim," ujar Eva, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (4/8/2020).

Baca: Perma Bui Seumur Hidup bagi Koruptor Dinilai Mengintervensi Kebebasan Hakim

Politikus NasDem tersebut mengharapkan munculnya Perma itu akan membuat para koruptor dihukum sesuai dengan tindak kejahatannya.

Sehingga tidak muncul putusan pidana yang dinilai tidak adil, seperti koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah dipidana lebih ringan dibanding yang hanya merugikan negara puluhan juta rupiah.

"Saya berharap dengan keluarnya Perma ini, tidak ada lagi koruptor yang dihukum tidak sesuai dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya," kata Eva.

Sebelumnya diberitakan, korupsi merupakan kasus yang masih terus terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak bermunculan kasus korupsi yang terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait kejahatan ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun, pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terkait terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara.

Beleid ini diteken oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 lalu.

Adapun, pada intinya beleid ini memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dipidana seumur hidup bila merugikan negara di atas Rp 100 miliar.

MA dalam pertimbangannya merilis Perma i1/2020 adalah untuk menghindari disparitas hukuman pada kasus yang serupa.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," ungkap pertimbangan poin b dalam Perma tersebut seperti dikutip KONTAN, Minggu (2/8).