Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Tiga Evaluasi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

Terdapat catatan evaluasi dari proses sinkronisasi antara daftar Pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan KPU

Tiga Evaluasi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung mulai dari 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan berdasarkan hasil pengawasan, terdapat catatan evaluasi dari proses sinkronisasi antara daftar Pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, terdapat tiga hal yang menjadi catatan.

Baca: Sowan ke Rumah Megawati Didampingi FX Hadi Rudyatmo, Gibran Nyatakan Siap Tempur Jelang Pilkada

Pertama, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020 dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK.

"Kedua, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid dimana Daftar Model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memasukkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019," ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (6/8/2020).

Ketiga, Daftar Pemilih Model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan Pemilih, ditemukan belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama.

Baca: Soal Musuh Gibran di Pilkada Solo 2020, PKS Tegaskan Jangan Sampai Tak Ada Lawan

"Hal ini membuktikan bahwa penyusunan jumlah pemilih per TPS pada pemilihan serentak 2020 tidak disusun secara maksimal mendasarkan pada Daftar Pemilih Model A-KWK tersebut," ujarnya.

Selama tahapan tersebut, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih berdasarkan dokumen Model A-KWK (Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) berbasis TPS.

Daftar Pemilih dalam Model A-KWK berasal dari hasil sikronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas