TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif  menyebut masa Prabowo Subianto sudah selesai.

Dia menegaskan hal itu terkait wacana majunya Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan Slamet Ma'arif memiliki hak menyuarakan pendapatnya sebagai tokoh masyarakat.

"Pak Prabowo seperti juga para pemimpin yang lain punya hak untuk memilih dan dipilih. Sementara Pak Slamet Ma’arif sebagai tokoh masyarakat juga punya hak menyuarakan pendapatnya," ujar Mardani ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/8/2020).

Akan tetapi, Mardani menegaskan publik lah yang akan menjadi pemberi keputusan terkait pemenang kontestasi politik untik menentukan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Baca: Pengamat: Kemesraan Megawati dan Prabowo Saat Ini Belum Tentu Berlanjut hingga 2024

Menurutnya makin banyak calon presiden pada saat Pilpres 2024 akan semakin baik bagi demokrasi Indonesia.

Oleh karenanya, Mardani justru menyerukan agar presidential threshold diturunkan.

"Karena itu ketimbang bicara orang, saya menyerukan kita bersama berjuang menurunkan presidential thershold. Para pakar bahkan mengusulkan menghilangkan thershold karena esensi presidensialime adalah menghilangkan barrier to entry," kata dia.

"Dengan banyaknya calon publik, kita akan mendapatkan esensi demokrasi berupa kompetisi antar gagasan dan karya yang sehat. Tua-muda, Jawa-non Jawa, lelaki-perempuan semua punya hak untuk dipilih," imbuh Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif mengomentari wacana Prabowo Subianto yang akan maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Berkaca pada pengalaman Pilpres 2019 silam, Slamet menilai masa Prabowo sudah selesai.

"Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan bahwa Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan," ujar Slamet, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/6/2020).

Slamet juga menyinggung terkait pengkaderan di Partai Gerindra.

Menurutnya pengkaderan di partai tersebut akan berhasil apabila bermunculan calon baru dan muda.

Namun, kata dia, apabila memang nantinya Prabowo kembali maju di kontestasi politik 2024, berarti pengkaderan Partai Gerindra gagal.

Slamet menilai Prabowo lebih baik menjadi seorang negarawan dan membiarkan adanya calon presiden baru dan muda untuk memimpin Indonesia.

"Cukuplah Prabowo di 2024 menjadi negarawan dengan memunculkan capres baru yang muda, karena kami yakin 2024 saatnya yang muda yang pimpin negeri. Apalagi umat punya catatan sendiri kepada Prabowo yang susah untuk dilupakan di 2019," kata dia.

Di sisi lain, Slamet menegaskan pihaknya akan terus mengawal pemerintahan saat ini dan berjuang menegakkan keadilan di Indonesia.

"Kami akan terus berjuang untuk tegaknya keadilan dan melawan kedzoliman di Indonesia dibawah komando ulama teristimewa Habib Rizieq Shihab," tandasnya.