Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui mendapat anggaran paling besar yakni Rp 149,8 triliun untuk tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan anggaran tersebut dinilai wajar karena bertujuan membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.

"Terkait anggaran yang diterima oleh Kementerian PUPR yang merupakan pagu anggaran terbesar di antara kementerian dan lembaga yang ada, saya merasa bahwa hal itu merupakan refleksi dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, sarana prasarana yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah tertinggal," ujar Eddy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/8/2020).

Namun, politikus PAN tersebut juga mengatakan ada tujuan lain dibalik besarnya anggaran kepada PUPR yakni untuk menyerap tenaga kerja.

Baca: PUPR Dapat Anggaran Paling Besar dalam RAPBN 2021, Hampir Rp 150 Triliun

Eddy beralasan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana akan membutuhkan tenaga kerja yang besar.

Sehingga tenaga kerja yang saat ini memang terlihat sudah tinggi angka PHK-nya bisa terserap kembali untuk ke depannya.

"Jadi ini dalam rangka penyerapan tenaga kerja ke depannya dan saya kira ini sebuah keputusan yang baik oleh pemerintah," kata Eddy.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat anggaran paling besar yakni Rp 149,8 triliun untuk tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan anggaran PUPR tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 senilai Rp 75,6 triliun karena ada pemangkasan untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca: Pemerintah Anggarkan Rp 356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021

"Kementerian PUPR juaranya tahun depan, kenaikan anggarannya mencapai Rp 149, 8 triliun. Kalau kita lihat tahun 2019 itu Rp 100 triliun dan tahun 2020 dipotong sampai Rp 75,6 triliun," ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (14/8/2020).

Karena ada pemangkasan itu, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memberi kompensasi pada tahun depan untuk beberapa penundaan dari program-program infrastruktur.

"Memang mengalami penundaan, akan dikejar tahun depan," katanya.

Sementara itu, anggaran terbesar kedua jatuh ke Kementerian Pertahanan mencapai Rp 137 triliun pada 2021 atau naik dari tahun ini sebesar Rp 117,9 triliun.

Kemudian, disusul oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak Rp 112 triliun pada 2021, meningkat dari tahun ini Rp 92,6 triliun.

Baca: Kasus PUPR, KPK Periksa Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Muhardi

Adapun, pemerintah pusat mengalokasikan belanja negara dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.951,3 triliun atau mengalami penurunan 1,2 persen dibanding 2020 senilai Rp 1.975,2 triliun.

Selain itu, belanja non kementerian dan lembaga (K/L) juga menurun dari Rp 1.138,9 triliun tahun ini menjadi Rp 921,4 triliun pada RAPBN 2021.

Disisi lain, pemerintah mengalokasikan belanja K/L lebih besar menjadi Rp 1.029,9 triliun pada 2021 dari tahun ini senilai Rp 836,4 triliun.