Ekonomi Indonesia selama tahun 2019 juga hanya tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019, yakni 5,3 persen.

Desmond menilai pemerintah cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi eksternal dan global. Padahal porsi ekonomi eksternal dan global dalam struktur PDB Indonesia tidaklah signifikan.

Kemudian, bertambah besarnya anggaran pembangunan ternyata belum mampu mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang terjadi malah sebaliknya yakni penurunan, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya tahun 2018, yang mencapai 5,17 persen.

Lebih lanjut, Desmond menyoroti tahun 2020 yang diperkirakan dunia menghadapi krisis bahkan resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demikian juga negara Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi pada kuartal II menjadi negatif. Hal ini disebabkan hampir semua sektor lapangan usaha tumbuh negatif.

Di antara lapangan usaha yang tetap tumbuh positif dan bahkan menjadi penyelamat PDB Indonesia, salah satunya adalah sektor pertanian. Ketika sektor industri minus 6,49 persen pada Kuartal II 2020, sektor pertanian justru tumbuh mencapai 16,24 persen.

Baca: Bupati Agam Indra Catri Jadi Tersangka, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri

Menurut Desmond, naiknya pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi, memberi pesan kuat kepada Pemerintah dan DPR untuk lebih serius dan tidak basa-basi lagi membangun sektor pertanian.

"Fraksi Partai Gerindra DPR RI terus menerus mengajak semua dan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional," ujarnya.

Kebijakan-kebijakan itu antara lain dengan memperhatikan efektivitas kebijakan importasi, fokus pada perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan juga memberikan akses modal bagi pertanian diharapkan dapat mendorong lahirnya regenerasi petani di desa-desa.

Selain itu, diharapkan pemberdayaan petani yang sifatnya karikatif dan charity harus ditinggalkan, digantikan dengan program yang lebih substantif. Termasuk di dalamnya pengembangan koperasi pertanian.

"Fraksi Gerindra juga merekomendasikan agar negara maritim seperti Indonesia menempatkan NTP dan NTN sebagai indikator pembangunan. Petani dan Nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang melimpah. Dua indikator ini diharapkan mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan," pungkasnya.