Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Istana membantah tudingan ICW bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya diri pada programnya sehingga menggunakan jasa influencer.

Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian mengatakan bahwa Presiden menggunakan Influencer agar program yang dibuat dapat dipahami masyarakat dengan baik.

Karena menurutnya 40 persen masyarakat sekarang ini merupakan kelompok milenial.

Baca: Kata Menkominfo Soal Anggaran Jasa Influencer yang Dituding ICW

"Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media. Nah influencer itu kan kita tahu menggunakan Sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial. Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami," kata Donny kepada wartawan, Jumat, (21/8/2020).

Baca: Pemerintah Bayar Influencer hingga Rp 90 Miliar untuk Sosialisasikan Program, ICW Tanya Peran Humas

Misalnya kata dia mengenai Bansos yang harus disosialisasikan dengan baik, mulai dari proses pendaftaran serta prosedur yang harus ditempuh.

"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja tapi supaya orang semua paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," katanya.

Menurut dia, Influencer adalah orang yang memiliki pengikut.

Apa yang disampaikan akan didengar pengikutnya.

Karena itu tidak ada salahnya apabila menggunakan Influencer untuk mensosialisasikan program pemerintah.

Baca: Istana: Kalau Para Influencer Menyampaikan Kebenaran, Why Not ?

"Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalau untuk menyampaikan kebenaran, why not?" katanya.

Sebelumnya peneliti ICW Egi Primayogha menilai bahwa Presiden tidak percaya diri dengan program-program yang digulirkan, sehingga menggunakan jasa influencer.

" Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer," kata Egi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch ( ICW) menuding pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk jasa Influencer.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014-2018.

Dari penelusuran ICW, pengadaan jasa Influencer dimulai sejak 2017.
Di antaranya yakni Kementerian Pariwisata dengan nilai Rp 77,6 miliar untuk 22 paket pengadaan jasa influencer, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 1,6 miliar untuk 12 paket), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp 10,83 miliar untuk 4 paket), Kementerian Perhubungan (Rp 195,8 juta untuk 1 paket), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Rp 150 juta untuk 1 paket).