Gubernur Koster Batalkan Rencana Pembukaan Bali untuk Turis, Begini Tanggapan Kemlu RI
Pemerintah pusat tengah bersiap membuka akses travel corridor dengan sejumlah negara, seperti China, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Bali, I Wayan Koster membatalkan rencana Pembukaan Bali untuk wisatawan Internasional pada 11 September 2020.
Padahal pemerintah pusat tengah bersiap membuka akses travel corridor dengan sejumlah negara, seperti China, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan.
Terakhir Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tengan bersiap membuat essential business travel corridor dengan Singapura pada Selasa lalu.
"Masih banyak pelaku usaha pariwisata yang tidak tertib yang membuat citra di Bali ini menjadi kurang baik terhadap masyarakat luar," kata Gubernur Bali, kepada media Rabu (26/8/2020).
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ingin menanggapi hal tersebut sebagai dikotomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya menggarisbawahi bahwa keputusan Gubernur Bali tersebut diambil sudah melalui pertimbangan dan dikonsultasikan dengan seluruh pihak.
Baca: Ramuan Berbahan Arak Bali Klaim Percepat Kesembuhan Pasien Covid-19, Gubernur Koster Singgung Izin
“Tentunya ini juga mendapat atensi dari pemerintah pusat,” kata Faizasyah dalam konferensi pers Kemlu RI secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Secara khusus dalam konteks membuka satu wilayah bagi wisatawan mancanegara, baik itu di Bali maupun wilayah lain di Indonesia, menurut Kemlu RI hal yang perlu diperhatikan adalah setelah melihat situasi pandemi yang kondusif.
Tidak lupa memasukkan unsur penerapan protokol kesehatan untuk mencegahnya adanya penambahan kluster penyebaran wabah.
“Tentu kita juga menggarisbawahi pentingnya penerapan protokol kesehatan yang betul-betul bisa dipastikan kesiapannya,” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.