TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan tidak ada program pendidikan militer atau bela negara yang bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa.

"Tidak ada namanya wajib belajar, tidak ada namanya pemaksaan kurikulum apapun soal militer atau bela negara di dalam universitas," kata Nadiem saat rapat dengan Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Nadiem menjelaskan, pembicaraan dirinya bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bukan untuk menerapkan program pendidikan militer secara wajib, tetapi menyajikan pilihan lain dalam program Kampus Merdeka.

Baca: Wamenhan: Pendidikan Bela Negara Harus Diberikan Sejak PAUD Hingga Perguruan Tinggi

"Kampus Merdeka itu, mahasiswa bisa ambil satu semester magang di perusahaan, satu semester di kampus lain, satu semester mengajar di kampus mengajar," ujar Nadiem.

"Bisa juga mengambil program sukalera, misalnya pelatihan perwira. Jika mau mengikuti, mahasiwa berhak mendapatkan SKS dari program itu," sambung Nadiem.

Nadiem menyebut pelatihan perwira, sangat baik bagi mahasiswa karena diajarkan kepemimpinan, ketahanan nasional, dan tentunya fisik menjadi lebih kuat.

"Tapi ini sukarela, seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kami dorong merdeka belajar, lalu mulai lagi memaksa mahasiswa," ujar Nadiem.

Kabar mahasiwa diwajibkan mengikuti pendidikan militer selama satu semeter, datang dari pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono.

Ia menyebut, rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu (16/8/2020).