Pihak RCTI: Program Kita Banyak Kolaborasi dengan Teman Kreatif, Mana Mungkin Mempersulit Mereka
Pihak RCTI dan InewsTV membantah mempersulit konten kreator di media sosial atas permohonan uji materiil UU Penyiaran yang diajukan ke MK.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca: RCTI Trending di Twitter: Isi Gugatan ke MK hingga Pengguna Medsos Terancam Tak Bisa Siaran Live
Serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Komunikasi.
Namun, kedua aturan tersebut hanya sebatas sanksi pidana atau pemblokiran konten yang dipublikasikan.
"Pengaturan konten secara persuasif dimungkinkan lewat UU Penyiaran, karena rezim konten ada di sini."
"Oleh karenanya, kami minta MK untuk menafsirkan penyiaran juga menyangkut platform internet," tegasnya.
Taufik juga menilai UU ITE dan Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 kurang kekinian.
Baca: RCTI Bantah Uji Materi UU Penyiaran ke MK Berimbas Larangan Live Streaming di Media Sosial
Oleh karena itu, pihaknya mendesak perlu ada yang diatur dalam UU Penyiaran.
Ia juga menegaskan, pihak RCTI dan iNews TV hanya ingin ada kesetaraan atau keadilan.
Terkait penyiaran konvensional berbasis frekuensi publik dan platform internet.
"Bukan harus sama, tapi tidak fair jika platform internet harus dihadapkan dengan blokir dan sanksi pidana," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, permohonan uji materiil UU Penyiaran diajukan oleh RCTI dan iNews TV.
Pihak pemohon menggugat Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyebut, "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran."
Baca: Kronologi & Duduk Perkara Gugatan RCTI Terhadap UU Penyiaran, Ancam Kebebasan Siaran Live di Medsos
Pemohon menilai pasal itu menyebabkan perlakuan yang berbeda.
Yakni antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio, dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti YouTube dan Netflix.
Sebab, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran itu hanya mengatur penyelenggara penyiaran konvensional.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.