Praktik itu kata Rizal juga terjadi di ajang pilpres. Ia bahkan mengaku pernah ditawarkan maju pilpres asalkan membayar sejumlah uang ke partai.

"Pemilu Presiden tarifnya lebih gila lagi. Saya 2009 pernah ditawarin. ’Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kata partai butuh uang untuk macam-macam.’ Satu partai mintanya Rp 300 miliar. Tiga partai itu Rp 900 miliar. Nyaris Rp 1 triliun. Itu 2009. 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal," lanjutnya.

Rizal menilai praktik itu yang merusak Indonesia, dan harusnya KPK fokus pada praktik money politics.

Baca: Kiat dari Rizal Ramli Agar Petani Raih Double Income Plan

Rizal Ramli juga menyebut MK melegalkan praktik politik uang karena threshold dibiarkan di UU Pemilu.

Karena itu, agar bisa menghilangkan sistem demokrasi kriminal tersebut, Rizal menilai presidential threshold harus dihapus jadi 0 persen. Sehingga, demokrasi yang sesungguhnya bisa terlaksana di Indonesia.

"Saya harap kali ini, saya akan bujuk teman-teman MK marilah kita berpikir untuk Indonesia yang lebih hebat, yang lebih makmur. Kita hapus threshold ini supaya kalau tidak threshold ini jadi sekrup pemerasan," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Refly Harun menjelaskan alasan utama gugatan adalah agar terjadi persaingan yang adil dalam Pilpres.

"Ini kita mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidential threshold (PT). Kita menginginkan PT 0 persen alias tidak ada agar kemudian pilpres ke depan itu lebih berkualitas dan kemudian fair kompetitif," kata Refly.

"Bisa membuka kesempatan orang-orang terbaik di republik ini untuk menjadi calon dan yang terpenting bisa menghilangkan demokrasi kriminal. Jadi argumentasi ada dua yaitu argumentasi yang konstitusional dan argumentasi yang non konstitusional," lanjut Refly.

Baca: Rizal Ramli: Sri Mulyani Tidak Berani Ambil Tanggung Jawab

Sejauh ini, PT 20 persen secara tak langsung menciptakan demokrasi yang tak sehat di Indonesia. Refly menyebut demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi kriminal.

"Bang Rizal mengatakan demokrasi kriminal, adanya cukong salah satunya gara-gara threshold ini. Orang mau jadi presiden harus beli perahu sekarang gila-gilaan uangnya triliun, karena itu putra terbaik enggak bisa nyalon," ujarnya.

Untuk itu, dia bersama rekan-rekannya akan memperjuangkan PT 0 persen ini agar semua orang yang potensial bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin.

"Agar dia bisa nyalon di-nol-kan threshold ini. Jadi siapa pun parpol peserta pemilu bisa nyalon, tidak seperti 2014 dan 2019 semua partai dibeli oleh kelompok besar lalu ada dua calon saja," ujarnya. (tribun network/yud/ham/dod)