Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Kaji Bantuan Sosial untuk Tenaga Honorer

Kajian perlu dilakukan karena sebagian tenaga honorer ada yang sudah mendapatkan bantuan subsidi upah yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Kaji Bantuan Sosial untuk Tenaga Honorer
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ratusan guru honorer dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI), berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2011). Mereka mendesak pemerintah segera mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS dan melegalisasikan seluruh honorer di instansi pemerintah sebagai sitem penerimaan PNS yang utama. (tribunnews/herudin) 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Pemerintah akan mengkaji pemberian bantuan sosial untuk tenaga honorer dalam menghadapi Pandemi Covid-19. 

Hal itu dikatakan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Ini pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer juga akan diberikan bantuan," kata Airlangga.

Kajian perlu dilakukan karena sebagian tenaga honorer ada yang sudah mendapatkan bantuan subsidi upah yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: Komisi II DPR Pertanyakan Kelanjutan SK Pengangkatan Tenaga Honorer

Sehingga nantinya seluruh tenaga kerja diarahkan ke program bantuan tenaga kerja honorer.

"Karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah dapat bantuan melalui data di BPJS TK, sehingga dengan demikian ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Ini akan kami siapkan apakah itu program atau detailnya," katanya.

Selain itu menurut Airlangga, Presiden meminta agar program kartu Pra-kerja dioptimalkan.

Mengingat banyak tenaga kerja informal yang terdampak Pandemi Covid-19. 

"Presiden meminta agar kartu pra-kerja dibahas bersama Kemenkeu. Dilihat potensi-potensi yang ada, karena banyaknya tenaga kerja informal yang terdampak dan kartu prakerja sendiri per hari ini sudah 3,8 juta artinya per September 5,6 juta yang direncanakan akan tercapai," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas