"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.

"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya sebagaimana dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020). 

4. Kritik Lobi dan Titipan di Pertamina

Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.

Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.

Baca: Soroti Pergantian Direktur Pertamina, Ahok Bilang Direksi Lobinya Langsung ke Menteri

Baca: Ahok: Peruri Minta Rp 500 Miliar Untuk Proses Paperless di Kantor Pertamina

Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.

"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.

5. Kritik Sistem Gaji di Pertamina

Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.

Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.

Baca: POPULER NASIONAL Jawaban Ahok Jika Dicalonkan Gubernur DKI | Tindak Asusila Pegawai RS di Bekasi

Baca: Jakob Oetama Meninggal Dunia, Ahok hingga Yasonna Laoly Kenang Sosoknya