TRIBUNNEWS.COM - Nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias BTP/Ahok kembali menjadi sorotan.

Tak lain setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali bicara blak-blakan soal buruknya tata kelola di Pertamina.

Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.

Diketahui, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 dan kini berjalan 10 bulan.

Baca: Disindir Ahok, Pertamina Tetap Lanjutkan Rencana Akuisisi Blok Migas Luar Negeri

Baca: Ahok: Saya dan Menteri Erick Thohir Tak Bisa Diadu Domba dalam Mentransformasi Pertamina

Sebelum menjadi Komisaris Utama Pertamina, suami Puput Nastiti Devi itu 'kenyang' menjadi politikus dan masuk ke lembaga pemerintahan.

Ia pernah menjadi Bupati Belitung Timur kemudian anggota DPR RI.

Jangan lupakan juga latar belakang Ahok yang juga dikenal sebagai pengusaha tambang.

Perusahaannya beroperasi di Bangka Belitung.

Sama seperti pejabat negara lainnya, ayah empat anak itu wajib memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) kepada KPK.

Ahok terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 30 April 2020 saat sudah menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Hasilnya, Ahok memiliki harta kekayaan yang mencapai Rp 50.154.930.816!

Baca: Setelah Sebut Kementerian BUMN Dibubarkan Saja, Ahok Bertemu Erick Thohir: Kritik Saya Diterima

Baca: Setelah Usul Bubarkan Kementerian BUMN, Ahok Bertemu Erick Thohir, Ini yang Mereka Bicarakan

Kepemilikan tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar kekayaan Ahok.

Ahok tercatat mempunyai 33 bidang tanah dan bangunan yang berada di Bekasi, Depok, Belitung Timur, hingga Jakarta Utara.

Total aset tanah dan bangunan milik Ahok saja mencapai Rp 48.771.889.000.