TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong dunia internasional untuk bekerjasama mengatasi Covid-19 hingga perdamaian Palestina - Israel.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal, karena Presiden Jokowi akan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 pada 23 September 2020 secara virtual.

"Dalam forum itu, Indonesia dapat mendorong peningkatan peran PBB untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi Covid-19, baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi dampak dari virus corona," ujar Iqbal kepada wartawan, Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Dalam forum itu, kata Iqbal, Indonesia dapat mendorong peran PBB untuk terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Menurutnya, perdamaian tersebut tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Baca: Normalisasi Negara-negara Arab dengan Israel Tak Mengubah Posisi Indonesia Pada Palestina

Berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, kata Iqbal, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan.

"Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat kepada Palestina," ucap Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga mendorong Presiden Jokowi turut menyinggung persoalan pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan klaim China atas perairan Natuna ke PBB.

Apalagi, beberapa kali kapal China melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE, terakhir sekitar 12 September 2020 lalu.

"Indonesia perlu juga mendorong peran PBB untuk mengatasi eksploitasi anak buah kapal (ABK). Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia," ujarnya.

"Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan. Ini penting mengingat mereka adalah salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global," sambung politikus PPP itu.