TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa.

Almarhum gugur akibat tembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9).

Menurutnya peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan oleh KKB kepada anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

"Pada tahun 2020 ini menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka," ujar Sukamta, kepada wartawan, Jumat (18/9/2020).

"Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI-Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI-Polri," imbuhnya.

Baca: KKB Kembali Beraksi di Intan Jaya Papua, Seorang Anggota TNI dan Tukang Ojek Tewas

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah.

Dengan begitu, ruang gerak dari gerakan separatis akan semakin sempit.

Sukamta sendiri meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya segelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme papua merdeka.

Akan tetapi, segelintir orang ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri.

Karenanya upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah.

"Pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB. Artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini," jelasnya.

Baca: Kronologi Penembakan 2 Tukang Ojek oleh KKB di Papua, Korban Dihujani 7 Kali Tembakan

Oleh sebab itu, Sukamta mengusulkan untuk dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.

Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional.

Langkah diplomasi perlu terus dilakukan guna menjamin dan memastikan tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak mendapat dukungan internasional karena tidak berdasar dan lemah.

"Yang sering jadi tuntutan soal ketimpangan dan ketidakadilan yang berbalut etnisitas, ini bisa jadi sumbu konflik yang mudah meletus. Pertanyaannya mengapa sekian tahun otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah belum bisa hadirkan kesejahteraan yang merata? Di sini perlu ada evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Otsus selama ini dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua," tandasnya.