TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran (RS Wisma Atlet) mengatakan tidak melakukan penjemputan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman yang diketahui positif covid-19.

Arief diketahui memilih isolasi mandiri di rumah dinasnya meski Pemprov DKI telah menghapus isolasi mandiri di rumah bagi pasien positif Covid-19 pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kali ini.

Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Wapangkogasgabpad) RS Wisma Atlet Brigjen TNI M Saleh Mustafa mengatakan selama ini pihaknya tidak melakukan penjemputan, melainkan hanya menerima pasien covid-19 dari puskesmas.

"Tidak ada (penjemputan). (Selama ini) Menerima dari Puskesmas, ini saja sudah kewalahan," kata Saleh ketika dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (20/9/2020).

Baca: Ketua KPU Positif Covid-19, Koordinasi Terkait Pilkada 2020 Dipastikan Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Meski begitu, ia mempersilakan jika pihak Pemprov DKI Jakarta ingin melakukan penjemputan terhadap Arief.

"Mungkin dari pihak Gubernur yang mau jemput, silakan saja," kata Saleh.

Saleh menilai pernyataan Pemprov DKI Jakarta terkait penghapusan isolasi mandiri di rumah bagi pasien positif covid-19 hanya diperuntukan bagi pasien yang tidak mampu melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing misalnya karena rumahnya kecil dan dihuni banyak orang, miskin, tidak mampu membeli vitamin dan makanan bergizi.

"Tapi kalau kelas menengah ke atas atau kaya dan mampu, artinya mampu isolasi mandiri, punya kamar khusus, tersedia vitamin, makan bergizi, dan memahami SOP isolasi mandiri. Silakan isolasi mandiri dirumah masing-masing," kata Saleh.

Dalam Buku Saku Penyelenggaraan Rumah Isolasi Bersama COVID-19 Dinkes Provinsi DKI Jakarta Bidang Kesehatan Masyarakat pada April 2020 yang diberikan Saleh, termuat sejumlah kriteria bagi penghuni Rumah Isolasi Bersama.

Pada halaman 11 buku tersebut dikatakan penghuni Rumah Isolasi Bersama COVID-19 adalah  Orang Tanpa Gejala (OTG) atau Orang Dalam Pemantauan (ODP)
yang telah direkomendasikan oleh puskesmas, rumah sakit, atau dokter untuk menjalankan isolasi secara mandiri untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat selama 14 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan.

Di sana juga tertulis calon penghuni wajib menandatangi lembar kesediaan (informed consent) untuk menjalani isolasi diri di rumah isolasi bersama.

Selain iti calon penghuni wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di rumah isolasi bersama.

Untuk kasus PDP dengan gejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan langsung oleh puskesmas apabila tidak memungkinkan di rumah dapat dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

Namun apabila masih tidak memungkinkan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dapat dipertimbangkan menjalankan isolasi di rumah isolasi bersama dengan pemantauan langsung oleh puskesmas.

Diberitakan sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman diketahui positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab pada 17 September 2020 kemarin.

Saat ini dirinya tengah menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, lantaran tak merasakan gejala apapun alias OTG.

Arief mengaku langkah melakukan isolasi mandiri di rumah dinas KPU RI adalah keputusan pribadi. Ia sendiri tidak tahu apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak.

"Keputusan saya sendiri," ungkap Arief kepada wartawan, Sabtu (19/9/2020).

Jika mengacu pada kebijakan terkait dengan penanggulangan Covid-19, Pemprov DKI telah menghapus isolasi mandiri bagi pasien positif Covid-19.

Alasannya karena dalam perkembangan kasus, pasien yang mengisolasi mandiri di rumah justru berpotensi besar menularkan virus pada anggota rumah yang lain, atau terciptanya klaster rumah.

Sebagai gantinya, pemerintah pusat dan Gugus Tugas Covid-19 Nasional telah menyiapkan tempat - tempat isolasi mandiri di antaranya Wisma Atlet Kemayoran, atau belasan hotel dan wisma yang telah ditunjuk.

Pasien positif Covid-19 yang menolak diisolasi akan dilakukan penjemputan paksa oleh petugas kesehatan dan aparat penegak hukum.

"Jadi mulai besok semua yang ditemukan positif diharuskan isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan," ujar Anies melalui konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020) kemarin.

"Penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum," imbuh Anies.