"Kemudian ada Bang Faisal Basri, yang sangat kredibel yang menyampaikan pandangan kesehatan, juga ekonomi dan politik berbasis data. Bang Faisal ini selalu menyampaikan yang benar, bukan yang enak. Pak Wiku juga akan menyampaikan data di lapangan," jelas Ara.

Kemudian, sambung Ara, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dikenal menggunakan pendekatan sains dan mau turun ke lapangan. 

Ridwan Kamil juga seorang pemimpin pemberani yang menjadi relawan vaksin, dan harus menjadi contoh seorang pemimpin yang menginspirasi.

"Ada juga Pak Tito, polisi yang sangat komprehensif, menguasai lapangan dan menguasi teori. Polisi yang banyak lompatan kenaikan pangkat berkali-kali," kata Ara, sambil usul agar cakada yang melanggar protokol kesehatan dengan berat diberi sanksi berupa diskualifikasi.

Dalam kesempatan ini, Maruarar juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengambil langkah untuk memprioritaskan kesehatan.

Karena itu semua aparat dan jajaran pemerintah harus berada dalam satu irama dan gerak langkah yang sama, yaitu mengambil langkah yang sistematis dan bukan parsial, langkah pencegahan dan bukan pengobatan serta langkah jangka panjang dan bukan jangka pendek.

"Kami memastikan webinar KSDI ini berbasis data dan fakta, yang berasal dari orang serta lembaga yang kredibel. Kita sampaikan fakta, bukan dengan isu, intrik dan fitnah," ungkap Ara.

Di sela diskusi, Maruarar juga menyampaikan bahwa ia berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam diskusi ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan berdasarkan Perpres 72/2020 adalah Rp 87,5 tirliun.

Namun ternyata per 16 September dana yang baru diserap hanya Rp 18,5 triliun.

Sehingga masalahnya bukan pada ketersediaan anggaran, namun dalam penyerapan.

Di sela diskusi, moderator Maruarar Sirait menggelar poling yang diikuti partisipan. Dari tiga pertanyaan, salah satu pertanyaan adalah apakah setuju menunda pilkada atau tetap menjalankan Pilkada dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Hasilnya, 42 persen setuju Pilkada ditunda, sementara 58 persen menjawab Pilkada dilanjutkan dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

Pertanyaan polling kedua seputar PSBB, 80 persen partisipan yang menjawab mau dan setuju melanjutkan PSBB, sementara 20 persen mau PSBB dihentikan.

Sementara terkait dengan pertanyaan ketiga, yaitu ketegasan aparat dalam menegakkan protokol kesehatan, 97 persen setuju, dan hanya 3 persen yang tidak setuju.