TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arab Saudi tengah bersiap membuka layanan ibadah umrah untuk jemaah internasional mulai 1 November nanti.

Kementerian Agama RI memprioritaskan 34 ribu jemaah Indonesia yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Pasti prioritas utama adalah 34 ribu jemaah yang tertunda berkat moratorium karena covid-19 ini akan menjadi prioritas pertama," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Nantinya Nizar melanjutkan, pendaftaran umrah kembali dibuka setelah 34.000 calon jemaah yang tertunda dapat berangkat umrah.

"Makanya kita menutup sistem kita tidak boleh ada pendaftaran umroh sebelum ada kejelasan. Nanti kita buka lagi sambil memberangkatkan jemaah yang tertunda tadi. 34 ribu jemaah," ucapnya.

Baca: Ibadah Umrah Dibuka Lagi 4 Oktober, Ini Jamaah yang Akan Diprioritaskan Pemerintah

Diketahui, terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan Pemerintah Saudi dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

Pertama, mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana (mukimin) untuk menunaikan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020.

Izin ini hanya untuk 30% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu 6ribu jemaah umrah per hari.

Kedua, mengizinkan ibadah umrah dan salat di Masjidil Haram bagi warga negara Saudi dan mukimin mulai 18 Oktober 2020.

Jumlahnya bertambah menjadi 75% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, atau 15 ribu jemaah umrah per hari dan 40 ribu jamaah salat per hari.

Ketiga, mengizinkan ibadah umrah dan salat bagi warga Saudi, mukimin dan warga dari luar kerajaan yang dimulai pada 1 November 2020 M, sambil menunggu pengumuman resmi kondisi pandemi Covid-19.

Pada tahapan ini, Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100% sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, yaitu: 20 ribu jamaah umrah per hari dan 60 ribu jemaah salat per hari.

Meski demikian, Kemenkes Saudi nantinya akan merilis daftar negara dari luar kerajaan yang diizinkan masuk atau memberangkatkan jemaah.

Kemenkes tentu akan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan resiko kesehatan dari negara-negara tersebut.