TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pentingnya percepatan peningkatan ekonomi desa di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas bersama jajarannya secara daring, Kamis (24/9/2020).

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut, kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, termasuk  ditingkat desa-desa.

"Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujarnya dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Baca: Jokowi Ingatkan Menterinya Tidak Bikin Program Sendiri-sendiri

Baca: HUT Korea Utara, Kim Jong Un Terima Sekeranjang Bunga dari Presiden Jokowi, Ini Isi Ucapannya

Baca: Puan dan Jokowi Kompak Serukan Pentingnya Kerja Sama Global Hadapi Pandemi Covid-19

Kepala Negara dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait.

Pertama, Jokowi meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu.

"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan yang sangat membutuhkan," tuturnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa.

Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain.

Baca: Iluni UI: Pak Jokowi, Tunda Dulu Pilkada Serentaknya, Risiko Penularan Covid-19 Terlalu Tinggi

Baca: Soal Pilkada 2020, KITA Minta Jokowi Dengar Usulan NU dan Muhammadiyah

Baca: Poin-poin Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB: Soal Perpecahan hingga Palestina yang Belum Merdeka

"Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro," ucapnya.

"Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi," imbuh Jokowi.

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa.

Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan.

"Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan."

"Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa upskilling dan naik kelas," tandasnya.

Baca: Mengapa Jokowi Tak Berbahasa Inggris dan Memilih Bahasa Indonesia Saat Pidato di Sidang PBB?

Baca: Pidato di PBB, Jokowi Berbahasa Indonesia hingga Singgung Vaksin Corona dan Palestina

Baca: Deretan Menteri Jokowi yang Positif Covid-19: Menag Fachrul Razi hingga Menhub Budi Karya

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)