TRIBUNNEWS.COM - Film "Pengkhianatan G30S/PKI" tak lagi wajib diputar di TVRI sejak Orde Reformasi. 

Ada sosok Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Yunus Yosfiah di balik penghentian kewajiban memutar film "Pengkhianatan G30S/PKI" itu. 

Sebelumnya, di Orde Baru, film ini wajib diputar.

Dilansir dari Tribunnews, Yunus adalah Menteri Penerangan di era Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Yunus mencatatkan diri sebagai orang yang pertama membuat aturan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi wajib diputar.

Baca: Isu PKI dan Komunis Cuma Buat Jualan Politik, Kurang Kreatif dan Inovatif

Memang, pada periode kepemimpinan Presiden Soharto, sebuah film legendaris berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI atau lazim dikenal dengan nama Pengkhianatan G30S/PKI wajib diputar di seluruh bioskop dan stasiun televisi Tanah Air.

Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 ini disutradari dan ditulis oleh Arifin C Noer.

Kala itu, ia menghabiskan waktu dua tahun untuk memproduksi film yang menghabiskan anggaran Rp 800 juta tersebut.

Setelah selesai, film berdurasi 3 jam itu lalu ditayangkan dan diputar secara terus menerus menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila selama 13 tahun.

Kemudian, peristiwa reformasi mengubah kembali arah sejarah Bangsa Indonesia.

Selang empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Departemen Penerangan memutuskan tidak lagi memutar film ini.

Arsip pemberitaan Harian Kompas 30 September 1998 menyebutkan, kala itu, Departemen Penerangan beralasan, film ini sudah terlalu sering ditayangkan.

"Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur," ucap Dirjen RTF Deppen Ishadi SK.

Baca: Bantah Dicopot Karena Putar Film G30S/PKI, Gatot Nurmantyo : Sudah Waktunya Berhenti

Bahkan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah berpendapat, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.