Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang atau dibawa ke rapat paripurna.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu perwakilan pemerintah di Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I turut angkat bicara.

Airlangga mengatakan pemerintah siap membuka dialog dengan Fraksi Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak.

Dialog itu, kata Airlangga, dapat dilakukan sambil menunggu waktu rapat paripurna untuk dilaksanakan.

Baca: Politikus PKS Sebut Pasal Karet yang Resahkan Pesantren Juga Ikut Dicabut dari RUU Ciptaker

"Bagi yang belum mendukung, PKS dan Demokrat kalau mau dialog, kami terbuka masih ada waktu dialog. Kami bisa menjelaskan apabila diperlukan, kami siap hadir di fraksi PKS atau Demokrat sambil tunggu rapat paripurna," ujar Airlangga, dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, Sabtu (3/10/2020).

Baca: Politikus PKS Sebut Pasal Karet yang Resahkan Pesantren Juga Ikut Dicabut dari RUU Ciptaker

Selain Fraksi Demokrat dan PKS, fraksi-fraksi lainnya diketahui sudah menyatakan persetujuannya. Adapun Fraksi PPP dan PAN turut menyatakan persetujuannya dengan catatan.

Dalam kesempatan ini, pemerintah turut diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir secara fisik.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil hadir secara virtual.