TRIBUNNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah jika pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ada di DKI Jakarta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyidir kepala daerah yang sok-sokan memberlakulan lockdown di tingkat provinsi, kota atau kabupaten.

Riza Patria menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta masih perlu diterapkan meski pemerintah pusat menganjurkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Menurutnya, kebijakan PSBM sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak awal pandemi, namun dengan istilah yang berbeda.

Baca: Indonesia Peringkat 23 Kasus Covid-19 di Dunia, Jokowi: Jauh Lebih Baik Ketimbang Negara Lain

"Jadi begini, apa yang disampaikan pak Jokowi itu baik, berskala mikro. Kalau kita bedah dan tarik ke belakang, DKI termasuk yang duluan memberlakuakan berskala mikro. Cuma masalah penyebutan."

"Kalau pak Jokowi menyebut kata lockdown ya kan sebetulnya pemerintah sendiri tidak pernah menggunakan kata lockdown tapi PSBB, itu istilah dari negara lain. Kami ikut pemerintah pusat, kami istilahnya PSBB," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Minggu (4/10/2020).

Ia menjelaskan jika PSBM di DKI Jakarta diberlakukan di setiap wilayah RW dengan membatasi pergerakan warga.

"Sebenarnya juga ada yang mikro, sejak awal pak Gubernur membentuk kampung siaga. Jumlah masuk ke wilayah RW dibatasi supaya bisa mengatur ada penjaganya itu berskala mikro," imbuhnya.

Politisi partai Gerindra ini menganggap pernyataan Jokowi terkait lockdown provinsi sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pemerintah daerah.

"Itu soal diksi, pak Jokowi tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terbuka beliau sangat terbuka transparan dan itu baik untuk kepala daerah. Dan kepala daerah selalu koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Baca: Sebut Ada Provinsi yang Sok-sokan Mau Lockdown, Jokowi Sindir Siapa?

Riza Patria menyatakan jika koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat selama pandemi ini berjalan baik.

Bahkan pemeritah pusat membantu kebijakan pemprov DKI Jakarta yang meniadakan isolasi mandiri dan mengubahnya menjadi isolasi terpusat.

"Kami hampir setiap hari rapat dengan Pak Luhut sama presiden kami sering rapat. Sama Pak Anies menyampaikan perlu ada isolasi mandiri, Pak Jokowi senang."

"Tidak hanya menyiapkan wisma atlet tapi juga hotel oleh pemerintah pusat dari isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat atau terkendali," ujarnya.