Sandang Kabupaten Zero Covid-19, Bupati Natuna Beberkan Tips
Ia optimis akan hal tersebut, karena didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan di Natuna.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Pada Rabu (08/01/2020), Presiden Joko Widodo menyebut, jumlah penduduk Kabupaten Natuna sekitar 81.000 jiwa.
Itu diungkapkan Presiden ketika mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di Selat Lampa, ada Pelabuhan Pelni, tempat bersandarnya kapal penumpang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selat Lampa tersebut, sekitar 70 kilometer di sebelah selatan Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna.
Sejak pandemi Covid-19, kapal penumpang dilarang memasuki pelabuhan tersebut.
“Ini kami lakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Kami tidak memiliki cukup petugas kesehatan untuk memeriksa banyaknya penumpang yang turun dari kapal Pelni,” tukas Abdul Hamid Rizal selaku Bupati Kabupaten Natuna.
Di satu sisi, kebijakan tersebut pastilah merugikan, karena aktivitas warga menjadi terhambat.
Di sisi lain, penutupan pelabuhan dari kapal penumpang, harus dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.
Sekali lagi, warga serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna, kompak menerima keputusan penutupan pelabuhan tersebut.
Sebaliknya, kapal barang yang membawa kebutuhan pokok, tetap diperkenankan memasuki pelabuhan di Kabupaten Natuna.
“Aturannya, juga ketat. Anak Buah Kapal (ABK) kapal barang tersebut, harus menjalani swab test dan baru diperbolehkan turun ke dermaga pelabuhan, jika hasil swab test mereka negatif. Seluruh barang di atas kapal, disemprot dengan disinfektan, sebelum diturunkan ke pelabuhan,” kata dia.
Proses pengambilan sampel ABK untuk swab test dan penyemprotan muatan kapal barang tersebut, dilakukan di perairan luar area pelabuhan.
Setelah hasil swab test ABK keluar, sekitar 3-4 hari kemudian, dan hasilnya negatif, baru kemudian kapal barang itu dibolehkan bersandar di pelabuhan serta menurunkan muatan mereka.
Dari pelabuhan di Kabupaten Natuna, kapal barang membawa berbagai komoditi.
Antara lain, komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi warga, relatif masih terjaga di masa pandemi Covid-19 ini.
Dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, proses arus bongkar-muat agak melambat, karena konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan.