Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia untuk bertemu dengan mitranya Menlu RI Retno Marsudi dan beruadiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), positif untuk memberi pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Menlu AS Temui Jokowi, Bagaimana Posisi Indonesia di Pusaran Konflik Laut China Selatan?

“Setelah di Sri Lanka Pompeo mengatakan Partai Komunis China sebagai predator, maka di Indonesia, AS hendak menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan utang Indonesia terhadap China,” ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini.

Selain itu, menurut dia, China tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena strategic partnership AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pernyataan Menlu Retno Marsudi bahwa semua negara diminta untuk menghormati UNCLOS di Laut China Selatan dan itu sangat diapresiasi oleh Pompeo.

Baca juga: Mike Pompeo: AS Akan Temukan Cara Baru untuk Bekerja Sama Dengan Indonesia di Laut China Selatan

Pernyataan ini imbuh dia, tentu mengkritik China yang mengklaim sembilan garis putus yang tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016.

“Indonesia tidak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China,” jelasnya.

Ini menunjukkan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dimana Indonesia tidak berpihak ke China maupun AS tetapi pada hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Namun di sisi lain, lanjut dia, ada hal yang diharapkan Menlu Pompeo yang tidak mungkin direalisaikan Indonesia.

Baca juga: Sederet Senjata Canggih Buatan AS yang Dibeli Taiwan untuk Hadapi China

Harapan tersebut adalah Indonesia menjadi Anchor bagi ASEAN, terutama untuk menghadapi China.

“Harapan ini sulit untuk direalisasi oleh Indonesia mengingat Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif sehingga tidak mungkin akan menbawa ASEAN untuk berada dibelakang AS dalam menghadapi China,” ucapnya.

Selain itu, di ASEAN ada negara-negara tertentu yang sangat berpihak pada China.

Keberpihakan dari negara-negara tersebut akan sulit untuk pengambilan keputusan secara konsensus agar ASEAN berhadapan dengan China.

AS Akan Temukan Cara Baru untuk Bekerja Sama Dengan Indonesia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Washington akan menemukan cara baru untuk bekerja sama dengan Indonesia di Laut China Selatan.

Pompeo juga menghormati upaya Indonesia untuk menjaga perairannya sendiri dengan cara menolak klaim melanggar hukum China di daerah itu.

Kunjungan Pompeo ke Indonesia merupakan rangkaian tour Asianya untuk berusaha  memperkuat hubungan strategis dan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China.

Baca juga: Retno Sambut Mike Pompeo di Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw

Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, ia memuji "tindakan tegas" pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi kedaulatannya di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang juga diklaim China sebagai wilayahnya.

Pompeo menegaskan,  klaim China itu melanggar hukum.

"Saya menantikan untuk bekerja sama bersama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia," kata Pompeo dalam konferensi pers yang disiarkan secara streaming setelah pertemuannya dengan menteri Luar Negeri Indonesia.

Baca juga: Setelah PM Jepang, Giliran Menlu AS Mike Pompeo ke Indonesia Pekan Depan

Retno mengatakan dia menginginkan Laut Cina Selatan yang "stabil dan damai" di mana hukum internasional dihormati.

Pompeo dijadwalkan akan bertemu Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (29/10/2020).

Sebelum kunjungannya ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka, dan Maladewa. Dia dijadwalkan terbang ke Vietnam pada Kamis (29/10/2020).

Pertemuan Menlu AS dan Indonesia

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menlu AS, Mike Pompeo, di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Retno mengatakan pertemuannya dengan Pompeo membahas sejumlah isu baik dari sisi bilateral, regional serta pada aspek multilateral.

Retno menekankan kembali pada Pompeo perlunya mengupayakan kerjasama inklusif di tengah-tengah kondisi yang menantang,

Menlu RI menggarisbawahi perlunya setiap negara untuk menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif terhadap dunia perdamaian, stabilitas dan kemakmuran.

“Saya mengulangi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan merdeka,” ujarnya.

Retno mengatakan pertemuannya dengan Sekretaris Pompeo berjalan sangat baik dan produktif, serta dalam lingkungan yang transparan dan ramah.

Dalam sisi bilateral, pada pertemuan tersebut kedua negara setuju memperkuat kemitraan strategis, termasuk memperkuat peningkatan kerjasama di bidang kesehatan

“Saya berterima kasih kepada AS Pemerintah atas kerjasama dengan Indonesia selama
pandemi, termasuk melalui penyediaan 1000 ventilator,” ujarnya.

Kedua negara juga sepakat kerjasama ekonomi khususnya terkait penguatan rantai pasok global dan mempercepat pemulihan ekonomi.

“Saya mendorong bisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna,” ujar Retno.

Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, termasuk memperkuat kemampuan pertahanan dan militer.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan Menteri Pertahanan kedua negara beberapa waktu lalu.

Dalam hal kontak orang ke orang, kedua Menlu sepakat memperdalam  kesepakatan saling pengertian.

Dalam hal ini Retno mendorong finalisasi perjanjian terkait pendidikan.

“Saya mengangkat masalah visa pelajar Indonesia yang sudah berlangsung ditahan karena pandemi COVID-19,” ujarnya.