“Kami meminta mas Menteri bisa memastikan berapa slot yang bisa diperebutkan oleh guru honorer dalam seleksi PPPK gelombang kedua nanti, sehingga jumlah formasi itu bisa segera disampaikan kepada kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jangan sekadar meminta sebanyak-banyaknya nama, tetapi saat rekruitmen tak semua bisa diakomodir,” katanya.

Politikus PKB ini meminta dalam waktu dekat kepala dinas dan kepala sekolah segera memetakan jumlah guru honorer yang dibutuhkan di wilayah kerja mereka.

Selain itu mereka juga bisa mendata siapa-siapa saja yang masuk prioritas untuk bisa ikut seleksi PPPK.

“Kepala dinas dan kepala pasti sudah tahun berapa kebutuhan tenaga pendidik di tiap sekolah dan siapa-siapa saja yang perlu diprioritas untuk bisa mengikuti seleksi PPPK baik dari segi umur, bidang keahlian, tingkat displin, dan prestasi tenaga pendidik,” katanya.

Huda melanjutkan jika telah diketahui peta kebutuhan dan nama-nama guru honorer yang menjadi prioritas, maka kepala dinas Pendidikan serta kepala sekolah bisa meminta mereka menyiapkan berkas data yang diperlukan.

Menurutnya hal ini penting karena seleksi PPPK tidak jauh berbeda dengan seleksi CPNS yang membutuhkan kelengkapan administrasi dari calon pelamar.

“Jadi saat ada pengumuman resmi waktu rekruitmen mereka tinggal memasukan berkas saja. Kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para guru honorer sehingga mereka segera mendapatkan penghargaan sepantasnya,” pungkasnya.