TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi survei tentang vaksin Covid-19 di Indonesia.

Ia memahami adanya masyarakat yang tidak bersedia divaksin apabila vaksin Covid-19 sudah ditemukan.

Muhadjir mengaku masyarakat membutuhkan waktu untuk bersedia divaksin.

Terlebih, saat ini pihaknya tidak tergesa-gesa untuk menuntut masyarakat bersedia divaksin.

Hal tersebut ia sampaikan setelah acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental pada Kamis (12/11/2020).

"Itu perlu waktu. Nanti pasti ada sosialisasi, ini kan memang semua masih disiapkan," kata Muhadjir, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Badan POM Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin Covid-19

Baca juga: Vaksin Covid-19 Merah Putih akan Diuji Coba ke Hewan pada Desember 2020

Muhadjir juga mengingatkan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan dalam memberikan vaksin Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa.

Untuk itu, masyarakat yang belum siap divaksin pun harus ditunggu sampai siap.

"Diberi penyadaran. Ada waktunya, kan tidak harus serta merta (divaksin)," katanya.

Diketahui, lembaga Populi Center melakukan survei mengenai penerimaan masyarakat terhadap rencana penggunaan vaksin Covid-19.

Hasilnya, 60 persen masyarakat mengaku bersedia menggunakan vaksin dari pemerintah.

Namun sisanya mengaku enggan divaksinasi.

Baca juga: Vaksin Pfizer Diklaim Lebih dari 90 Persen Efektif Mencegah Covid-19

Baca juga: Satgas Pertimbangkan Beli Vaksin Pfizer, Tapi Tetap Harus Diuji Dulu

"Terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin guna mengakhiri pandemi Covid 19, sebesar 60 persen masyarakat bersedia menggunakan vaksin pembagian dari pemerintah."

"Sedangkan sebesar 40 persen yang menjawab tidak bersedia," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah pada Senin (9/11/2020) kemarin.

Masyarakat yang mengaku tidak bersedia diberi vaksin mayoritas atau 46,5 persen menjawab takut akan bahaya atau risiko kesehatan.