"Kita intinya, apa pun cerita, hal seperti itu nggak boleh terjadi di lingkungan prajurit TNI," tutur Kolonel Refki.

Kolonel Refki juga membantah pernyataan Kopda Asyari yang mengaku mendapat tugas memberi pengamanan kepada Habib Rizieq. 

"Tugasnya kan untuk pengamanan objek vital. Kan bandara itu objek vital, memang ada kedatangan Habib Rizieq, cuma di situ kan implikasinya banyak sekali. Ada kerumunan, ada keramaian, ada hambatan masyarakat," jelasnya.

"Hingga kehadiran kita di situ diharapkan paling tidak, pertama, keamanan/ketertiban bandara, itu kan area khusus ya. Kemudian berikutnya, situasi pandemi Covid, ada kerumunan itu. Sementara kita kan masih melaksanakan operasi yustisi dan PDK itu penegakan disiplin kesehatan," imbuh Kolonel Refki.

Jajaran Kodam Jaya pun menyayangkan tindakan prajuritnya itu.

Kolonel Refki mengingatkan prajurit tidak bisa menyebarluaskan apa yang sedang ia kerjakan saat bertugas. Kolonel Refki menegaskan tindakan Kopda Asyari menyalahi aturan.

"Ini kok prajurit ini ndilalahnya istilahnya malah kalau saya bilang celometan-lah ngomong seperti itu. Namanya kan kalau dia sedang bertugas tidak boleh diekspose ke luar," kata dia.

Hingga kemarin Kopda Asyari sedang menjalani pemeriksaan intern Kodam Jaya.

Jika nantinya dianggap masuk ke ranah pidana, Kopda Asyari akan diproses sesuai hukum militer.

"Kalau dia nanti sekiranya hanya perlu diberi hukuman disiplin, nanti setelah pemeriksaan, ankum (atasan yang berhak menghukum) yang bisa menindaknya. Ankum-nya itu komandan satuannya lah," terang Kolonel Asyari.

Baca juga: Daftar Tokoh yang Temui Habib Rizieq Shihab di Petamburan: Anies, Amien Rais, hingga Elite PKS

Kodam Jaya melakukan pemeriksaan secara saksama. Dengan begitu, kata Kolonel Asyari, hukuman dapat diberikan secara adil.

"Kita lihat dulu, jangan sampai tergesa-gesa kita memberikan hukuman tidak adil kepada anggota. Tapi intinya namanya  kesalahan harus tetap ada hukuman dan sanksinya. Kalau tidak, nanti ditularkan ke yang lain," urainya.

Sementara itu tim bantuan hukum Front Pembela Islam (FPI) Azis Yanuar mengkritik langkah TNI.

Menurut Aziz, TNI berlebihan dan terkesan tidak adil bila menjatuhkan sanksi.

"Sangat berlebihan, otoriter, zalim dan tidak adil karena itu hanya bentuk kecintaan kepada ulama yang merepresentasikan kebebasan dalam hal keyakinan akan tetapi diabaikan oleh pimpinan," kata Aziz, Rabu (11/11/2020).

Aziz mengatakan, tindakan prajurit tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang. (tribun network/fah/dod)