Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kepercayaan Publik Rendah, Politikus Demokrat Singgung 6 Kriteria Ideal bagi Calon Kapolri 

Didik mengatakan saat ini Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan publik kepada Korps Bhayangkara. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kepercayaan Publik Rendah, Politikus Demokrat Singgung 6 Kriteria Ideal bagi Calon Kapolri 
www.dpr.go.id
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto angkat bicara mengenai isu calon pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang. 

Didik mengatakan saat ini Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan publik kepada Korps Bhayangkara. 

"Tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini adalah masih kurang maksimalnya trust publik terhadap institusi Polri. Selain Polri harus terus melakukan pengawasan kedalam yang cukup inten, meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan, serta profesionalisme para anggotanya dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, Polri harus terus mereformasi diri menjadi lebih baik," ujar Didik, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (13/11/2020).

Demi mewujudkan hal tersebut, Didik menilai dibutuhkan komitmen yang kuat dan tidak terlepas dari kepemimpinan atau sosok Kapolri ke depan. 

Menurutnya, suksesor Idham Azis nantinya, secara ideal dan minimal harus memiliki enam kriteria sebagai berikut. 

Kapolri Jenderal Idham Azis hadir secara virtual dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/9/2020).
Kapolri Jenderal Idham Azis hadir secara virtual dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/9/2020). (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Pertama, calon Kapolri haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. 

Kedua, Didik mengatakan calon Kapolri ke depan harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri. Seperti melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat. 

Baca juga: Kapolri Idham Azis Masuki Masa Pensiun, Semua Jenderal Bintang Tiga Punya Kesempatan 

Berita Rekomendasi

"Penting juga memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," kata dia. 

Ketiga, calon Kapolri idealnya harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan  baik dari dalam maupun luar negeri. 

Keempat, Politikus Demokrat tersebut mengatakan kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri ke depan," jelasnya. 

Kriteria kelima, kata dia, calon kapolri harus memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Menurut Didik hal itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik. 

"Keenam, dalam konteks politik dan demokrasi, calon Kapolri harus mampu memposisikan polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, mutasi besar akan terjadi di tubuh Polri menjelang pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis pada Januari 2020 mendatang.

Hal tersebut berdasarkan informasi yang diterima Ind Police Watch (IPW).

"Mutasi itu akan ada dua sampai tiga jenderal bintang dua yang bakal naik menjadi bintang tiga. Para perwira yang naik menjadi bintang tiga itu dipastikan akan masuk dalam bursa calon Kapolri untuk menggantikan Idham Azis," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Dari pendataan IPW menjelang pensiunnya Kapolri, akan cukup banyak perwira Polri yang bakal pensiun.

Sedikitnya ada 30 jenderal yang akan pensiun menjelang suksesi Kapolri pada Januari mendatang. 

Menurut Neta, jenderal itu pensiun mulai dari bulan November, Desember, dan Januari 2020.

Mereka yang pensiun tersebut terdiri dari tiga komisaris jenderal (Komjen), delapan inspektur jenderal (Irjen), dan 19 brigadir jenderal (Brigjen). 

"Yang terbanyak adalah alumni Akpol 86 ada 15 jenderal yang pensiun, terdiri dari empat Irjen dan 11 brigjen. Akpol 85 ada 14 jenderal, tiga Komjen, empat Irjen, dan tujuh Brigjen. Akpol 87 satu jenderal yang pensiun dengan pangkat Brigjen. Begitu juga Akpol 88A teman satu angkatan Idham Azis hanya satu Brigjen yang pensiun, yakni Brigjen Ahmad Fachruzzaman yang pensiun 10 Januari," jelasnya.

Sementara itu, tiga komisaris jenderal yang akan pensiun adalah Kepala BNN Komjen Heru Winarko yang pensiun 1 Desember, Sekjen Kementerian KKP Komjen Antam Novambar, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Didid Widjarnardi.

Dengan adanya tiga Komjen yang pensiun, maka akan ada tiga perwira Polri yang berpangkat Irjen yang akan naik menjadi Komjen.

Ketiga Pati yang disebut akan naik menjadi bintang tiga itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil. 

"Selain itu, jika Polri jadi menaikkan pangkat Dankor Brimob dari bintang dua menjadi bintang tiga, peluang Dankor Brimob masuk bursa calon Kapolri pun terbuka lebar," jelasnya.

Dengan bergesernya sejumlah jenderal bintang dua menjadi bintang tiga, Neta menyebutkan bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis akan semakin riuh. 

"Yang pasti sebelum pensiun 30 Januari 2021, kepimpinan Kapolri Idham Azis masih akan diuji lagi dengan dua even besar, yakni pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember dan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021," tukas Neta.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas