TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 pada 25-27 November 2020 mendatang.

Beberapa agenda akan dibahas pada Munas yang digelar secara luring dan daring tersebut.

Di antaranya pemilihan kepengurusan baru dan Ketua Umum pengganti KH Ma’ruf Amin, hingga pembahasan terkait fatwa halal vaksin Covid-19.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, pembahasan soal fatwa vaksin Covid-19 tersebut merupakan satu dari lima agenda Munas MUI.

Pembahasan pandangan keagamaan MUI itu akan dibahas melalui sidang komisi yang dilakukan secara offline dan online.

"Hasilnya sedang kita tunggu di Komisi Fatwa MUI," kata Amirsyah dalam
jumpa pers di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Ketua Steering Committee Munas ke-10 MUI, KH Abdullah Jaidi, menambahkan, pembahasan fatwa juga menyangkut kondisi kontemporer dan berbagai hal terkait lainnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pastikan Sebelum Beredar Vaksin Covid-19 Dapat Izin BPOM dan Fatwa MUI

"Nanti ada pembahasan soal fatwa. Di situ ada draf dari komisi fatwa."

"Pembahasan fatwa-fatwa, baik fatwa yang berkenaan dengan kondisi kontemporer atau pun masalah fatwa yang sekarang ini, diharapkan umat sebagai fatwa dan penjelasan," ujarnya.

Baca juga: Komisi Fatwa MUI Ingatkan Pentingnya Penuhi Hak Jenazah Muslim yang Terpapar Covid-19

"Mengenai masalah vaksin yang sekarang ribut dibicarakan, bagaimana kita menyikapi mengenai vaksin tersebut, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan dari arahan MUI pusat,” imbuhnya.

Berkaitan dengan fatwa, kata Abdullah, tak hanya soal vaksin corona yang akan dibahas.

Baca juga: Selain Memilih Pengganti Maruf Amin, Munas MUI Besok Juga Bahas Fatwa Vaksin Corona

Nantinya juga akan dikeluarkan draf-draf fatwa MUI yang berasal dari komisi fatwa MUI untuk kemudian dibahas selama Munas.

Hasil pembahasan fatwa dalam Munas itumkemudian akan langsung disampaikan kepada umat.

Baca juga: Munas MUI ke-X Dihadiri Presiden Jokowi, Peserta Wajib Tes Swab Covid-19

"(Hasilnya) Apa yang akan kita sampaikan ke umat, jadi untuk masa singkat ini permasalahan umat yang kita hadapi dapat kita sikapi dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Selain soal fatwa, selama Munas MUI juga akan membahas beberapa persoalan lain.

Salah satunya berkaitan dengan program kerja kepengurusan baru yang akan
memimpin MUI selama lima tahun ke depan.

Misalnya berkaitan dengan visi dan misi mengenai tugas MUI yang posisinya meski sebagai mitra tapi tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Mengenai program apa yang harus kita lakukan lima tahun ke depan, menyangkut visi misi MUI, yaitu mengenai masalah tugas MUI sebagai himayatul ummah dan sebagai sohibul ummah, yaitu pengayom, pengarah, dan pelayan umat, dan sebagai mitra kritis pemerintah."

"Inilah tujuan program yang jadi amanah bagi kepengurusan berikutnya,"
jelas Abdullah.

Setelah membahas program kerja, barulah kemudian ditentukan siapa jajaran ketua dan pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang baru.

Penentuan ini akan dilakukan dengan sistem pemilihan formatur.

"Lalu tim ini akan segera menyelenggarakan sidang untuk memilih kepemimpinan MUI untuk periode 2020-2025."

"Inilah bagian dari hal-hal yang akan dibahas dalam perjalanan Munas ke-10 MUI. Tentunya segala partisipasi dan bantuan dari segala pihak kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Munas ini dapat berjalan semestinya," ungkap dia.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi berharap Munas nanti dapat menghasilkan kesepakatan hingga produk yang dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum.

"Kami yakin Munas ini Insyaallah bisa mengeluarkan banyak kesepakatan, menghasilkan produk-produk bermanfaat bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, yang saat ini masih terpapar oleh pandemi Covid-19,” ujar Muhyiddin.

”Ada pergeseran pengurus. Ada muka-muka baru yang menjadi amunisi
baru sebagai pelayan umat dan mitra loyalis dan kritis bagi pemerintah,” jelasnya.

Munas ke-10 MUI rencananya akan digelar pada 25-27 November mendatang. Munas yang bertema 'Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasatiyatul Islam, Pancasila serta UUD NRI 1945 secara Murni dan Konsekuen' itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Munas juga akan mengundang sejumlah menteri.

Muhyiddin menyebut, pada Munas nanti semua peserta harus mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan tes swab.

Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para peserta dalam keadaan baik.

”Karena MUI loyal terhadap negara dan agar lepas dari virus Covid-19,” ujarnya.(tribun network/rin/dod)