Ini Alasan Mentan Syahrul Gantikan Luhut jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara) menggantikan Menko Marves Luhut.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
Luhut ditemani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Hal itu dibenarkan oleh Duta Besar (Dubes) untuk Jepang, Heri Akhmadi.
"Benar ada kunjungan dua menteri, tiba di Tokyo tadi malam," ungkap Dubes Heri kepada Tribunnews.com, Kamis (3/12/2020) pagi.
Heri mengatakan, Indonesia bertekad mendirikan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA).
Baca juga: Menteri KP Ad Interim, Luhut Pandjaitan Puji Edhy Prabowo, Pastikan Tidak Ada Perubahan Program
Baca juga: Tak Mau Lama-lama Jadi Menteri KKP Ad Interim, Luhut: Pekerjaan Saya Banyak kok
Untuk itu, kunjungan kedua menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden Jokowi dan PM Jepang di Bogor pada tanggal 20 Oktober 2020.
Keduanya tiba di Bandara Haneda, Rabu (2/12/2020) malam naik jet pribadi.
Jokowi menugaskan Luhut dan Erick Thohir berbicara dengan pemerintah dan pengusaha terkait di Tokyo Jepang mulai hari ini dan besok.
Kemudian pada Sabtu (5/12/2020) pagi, keduanya akan kembali ke Indonesia.
Luhut dan Erick direncanakan akan bertemu sejumlah pejabat Kementerian Ekonomi (METI) dan beberapa lembaga keuangan di Jepang, antara lain Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Baca juga: Erick Thohir Bakal Restrukturisasi BUMN yang Jarang Terdengar
Baca juga: Hadiri Forum WEF, Menteri BUMN Erick Thohir Sebutkan 3 Fokus Indonesia dalam Menangani Covid-19
Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia adalah lembaga yang akan berfungsi mengelola investasi dan menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengharapkan NIA dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi.
Khususnya dalam mendukung realisasi proyek-proyek prioritas nasional.
Selain penjajakan dukungan dari Jepang, Pemerintah Indonesia juga tengah jajaki dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab.
(Tribunnews.com/Maliana/Richard Susilo, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)