Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Otonomi Khusus untuk Papua Tak Maksimal, Pejabat Daerah Dinilai Gagal Eksekusi Program

Penerapan Otsus dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Otonomi Khusus untuk Papua Tak Maksimal, Pejabat Daerah Dinilai Gagal Eksekusi Program
Pendam XVIII Kasuari
Sebanyak 960 Calon Bintara Perwira Karier Otonomi Khusus Orang Asli Papua pria Kodam XVIII Kasuari 2020 diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Rendani Manokwari Papua Barat menuju sejumlah Resimen Induk Kodam (Rindam) yang ada di Pulau Jawa mulai Sabtu (31/10/2020). 

Balthasar Kambuaya, Wakil Ketua Stering Komite Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 menjelaskan, otsus yang dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteraan di mana sebelumnya pendekatan terpusat sentralistik gagal meningkatkan taraf hidup orang asli Papua.

“Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, disktriminasi,” ujar Balthasar Kambuaya, dalam keterangannya melalui diskusi Webinar “Otsus Untuk Memerdekakan Papua,” Selasa (1/12/2020).

Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar dimana orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar.

Otsus dimaksudkan memberi perlindungan pembedayaan orang asli papua.

Otsus disusun oleh kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan sesuai kebutuhan zaman.

Balthasar mengatakan, berkat Otsus, ibaratnya setengahnya sudah merdeka, karena kewenangan besar diberikan dalam hal pemerintahan, Pendidikan, ekonomi, juga Kesehatan.

“Otsus membawa perubahan radikal bagi Papua, harus diakui bahwa 18 tahun berjalan, ada yang berhasil dan belum, memang perlu diperbaiki. Namun setidaknya 75 persen otsus itu sudah berhasil,” kata dia.

Berita Rekomendasi

John Wempi Wetipo Wakil Menteri PUPR menambahkan, Otsus lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi.

Papua pada jaman Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan.

Pemerintah Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua semakin maju.

Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

“Bukan otsus gagal, tapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus,” tegasnya.

Freedy Numbery, Tokoh Senior Papua menambahkan, konsep dan juga kebijakan Otonomi khusus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua.

Namun regulasi hebat tapi manakala tidak diikuti birokrasi yang baik, maka menjadi amburadul. Otsus adalah pemikiran dahsyat anak papua.

Halaman
123
Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas