Otonomi Khusus untuk Papua Tak Maksimal, Pejabat Daerah Dinilai Gagal Eksekusi Program
Penerapan Otsus dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.
Editor: Choirul Arifin
“Kita perlu ubah pendekatan, otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,”ucap Freedy.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar.
Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik.
Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas.
Baca juga: Mahfud: Pemerintah Siapkan Penambahan Dana Otsus Papua dan Pemekaran Wilayah Dalam Waktu Dekat
Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.
Baca juga: Tokoh Intelektual Papua Sebut Tidak Ada Alasan Dana Otsus Gagal
"Kita belum pernah lakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliuran besar dan dikampanyekan massif kelompok anti negara," ujarnya.
Baca juga: Penerapan Otonomi Khusus Kurang Tepat Sasaran Akibatkan Masyarakat Papua Tidak Kunjung Sejahtera
"Membuat medsos didominasi kelompok anti Otsus."
"Jika Pemprov Papua punya kemampuan, tinggal sebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang public tak diisi kelompak anti Otsus.
“Saat ini Pemprov seolah olah rakyat Papua dihadapkan Jakarta, kalau Otsus gagal itu pejabat papua dan internal yang salah kelola otsus,” tegasnya.
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Otsus Papua tak maksimal, pejabat daerah tidak bisa eksekusi program