TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus politikus Fadli Zon beri tanggapannya soal kebijakan pemerintah membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka langsung di bulan Januari 2021 mendatang.

Hal ini disampaikannya pada acara Mata Najwa yang disiarkan pada kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (2/12/2020).

Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih baik fokus kepada penangananan covid-19 di Indonesia.

"Sekolah ini rawan ya, lebih bagus kita ini konsentrasi memutus pademi," ucapnya.

Baca juga: Kemendikbud: Mahasiswa Boleh Tolak Ikuti Perkuliahan Tatap Muka

"Jadi, bukan kita udah capek-capek sekarang, kemudian tiba-tiba muncul lagi," tambah Fadli Zon.

Anggota DPR ini menyampaikan, hal itu menyebabkan masalah-masalah lain tidak akan terselesaikan.

"Ini yang menurut saya, masalah tidak akan selesai, masalah ekonomi tidak selesai, masalah sosial, politik dan lain-lain," pendapat Fadli.

Fadli Zon menegaskan argumennya kembali untuk meminta pemerintah konsentrasi memutus penyebaran covid-19.

Baca juga: Temuan KPAI 83,68 Persen Sekolah Belum Siap, Pemerintah Sebut Siswa Tidak Wajib Belajar Tatap Muka

"Konsentrasi saja dulu sekarang, bagaimana memutus rantai pandemi kita ini sehingga bisa betul-betul terkontrol."

"Dan, jangan memberikan peluang untuk klaster baru yang akhirnya berulang lagi," ucap politikus ini.

Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa memprediksi keadaan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

"Menurut saya, kita tidak bisa gambling keadaan ekonomi kita di tengah resesi, ini akan menimbulkan kerawanann yang multi dimensi kalau dibiarkan."

"Segeralah, kita fokus dan prioritas terhadap memutus mata rantai pandemi ini," tambahnya.

Selain Fadli Zon, acara Najwa Shihab ini terlihat tamu undangan lainnya, yakni Politikus Partai Nasdem Irma Suryani dan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban.

Hampir sependapat dengan Fadli Zon, Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban memohon pemerintah untuk menunda pengadaan sekolah tatap muka langsung.

"Mohon banget sekolah dibukanya ditunda," ucapnya.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Berisiko Tinggi, IDAI Ingatkan Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Zubairi menceritakan pembelajaran pesantren yang sudah dibuka sebelumnya, terbukti menimbulkan kasus positif covid-19 baru.

"Pesantren sudah lama dibuka dan terbukti begitu banyak yang terinfeksi."

"Masa kita engga belajar dari pesantren ini untuk diterapkan di sekolah ?,' ucap Zubairi.

Politikus Partai Nasdem Irma Suryani juga menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan sekolah tatap muka yang rencan dibuka Januari 2021.

Baca juga: Menteri PPPA: Siswa Tidak Wajib Ikuti Pembelajaran Tatap Muka

"Saya engga setuju kalau anak sekolah di Januari, langsung ditatap muka."

"Anak-anak ini, walaupun imunnya baik, ketika mereka pulang yang ditulari itu seluruh rumah lo," ujarnya.

Diketahui, kebijakan ini akan diserahkan pada setiap pemerintah daerah untuk mengaturnya.

Dengan catatan, orang tua atau wali murid memiliki hak untuk menentukan anak akan sekolah tatap muka atau daring.

Pembelajaran Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Siswa

Seperti pemberitaan Tribunnews sebelumnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

SKB ini ditandatangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan pada Jumat (20/11/2020).

"Terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang perlu kita ingat bersama, keselamatan siswa adalah yang utama dan harus terus dimonitor," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (24/11/2020).

Isi SKB tersebut menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama dalam menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah dibawah kewenangannya masing-masing.

Izin pembelajaran tatap muka ini akan dimulai semester genap di bulan Januari tahun 2021.

Untuk sekolah atau institusi pendidikan, sebelum diperbolehkan membuka kegiatan belajar mengajar harus memenuhi daftar periksa.

Yaitu, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun pakai air mengalir atau hand sanitizer dan desinfektan.

Baca juga: 83 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pembelajaran Tatap Muka, Bintang Puspayoga Soroti Temuan KPAI

Juga harus mampu mengakses mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memilki alat pengukur suhu badan atau thermogun .

Dan satuan pendidikan harus memiliki pemetaan seluruh elemen sekolah yang mencakup kondisi kesehatan atau riwayat komorbid, risiko perjalanan pulang pergi termasuk akses transportasi yang aman, serta riwayat perjalanan dari daerah dan zona risiko tinggi dan kontak erat, serta pemeriksaan rentang isolasi mandiri yang harus diselesaikan pada kasus positif Covid-19.

Kemudian persetujuan Komite Sekolah atau perwakilan orang tua atau wali.

"Kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan dimulai tahun depan."

Baca juga: Risma Sebut SMP di Surabaya Mulai Sekolah Tatap Muka pada Desember 2020, SD Januari 2021

"Tidak berarti kegiatan belajar mengajar akan berlangsung seperti sediakala secara instan."

"Perlu diingat, instansi pendidikan dapat menjadi salah satu klaster penularan Covid-19 apabila tidak berpedoman pada protokol kesehatan," kata Wiku.

Ia meminta pihak sekolah maupun tenaga pengajar dan peserta didik, untuk tidak pernah lalai dengan protokol kesehatan.

Terus disiplin dalam menjaga jarak, salah satunya dengan pembuatan jadwal masuk, pembatasan kapasitas kelas.

Baca juga: 8 Fakta Pembelajaran Tatap Muka yang Dimulai Awal Tahun 2021

Lalu, meniadakan kegiatan sekolah yang berpotensi menimbulkan kerumunan, disiplin memakai masker.

Dan, tidak pernah lupa untuk mencuci tangan baik sebelum dan sesudah berkegiatan.

"Hal ini adalah prinsip yang harus diutamakan," pesan Wiku.

Pada intinya Wiku menekankan, seluruh upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman Covid-19, yang dilakukan secara prinsip bertahap.

Baca juga: Perhimpunan Guru Usulkan Belajar Tatap Muka Ditunda Hingga Vaksin Covid-19 Didistribusikan

Tahapannya, dari prakondisi, timing , prioritas, koordinasi pusat dan daerah, dan monitoring evaluasi.

Sebelum implementasi kegiatan belajar tatap muka dilakukan, perlu adanya simulasi terlebih dahulu.

Menurut Wiku, masih ada siswa waktu sekitar 1,5 bulan lagi yang dapat menjadi momentum berlatih.

Semua simulasi serta pembukaan yang bertahap ini akan berhasil dilaksanakan jika sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga terjalin dengan baik.

"Mari kita menyongsong matahari yang bersinar di tahun 2021, untuk kehidupan yang produktif dan aman Covid-19," pungkas Wiku.

 (Tribunnews.com/Shella/Taufik Ismail)