Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Penangkapan dua orang menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini terjadi, karena sebelumnya lembaga antirasuah tersebut sudah diragukan menjadi lembaga yang ampuh memberantas korupsi di negeri ini.

Pujian pun datang langsung dari Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini getol mengkritik mulai dari Undang-Undang KPK, masalah internal KPK hingga kasus mantan politikus PDIP Harun Masiku.

Dengan masalah yang ada, sejumlah pihak pun meragukan lembaga pimpinan Forli Bahuri akan independen memberantas korupsi.

Baca juga: Selain Juliari Batubara, Ini Daftar Menteri Sosial Lainnya yang Pernah Ditangkap KPK

Dengan penangkapan dua orang menteri yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, secercah harapan kini muncul lagi untuk mengandalkan lembaga tersebut.

Juliari selain menjabat sebagai Mensos ia juga menjadi wakil bendahara umum PDI Perjuangan, atau partai penguasa saat ini.

Dengan penangkapan Juliari, KPK pun dianggap tetap independen dalam memberantas korupsi dan ditakuti oleh para koruptor.

Apresiasi ICW

Kini ICW mengapresiasi kerja keras para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama dua pekan terakhir berhasil meringkus deretan pejabat publik.

Terbaru, KPK menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka atas dugaan kasus dana bansos Covid-19.

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Mensos Sempat Imbau Warga Gunakan Bansos Sebijaknya: Jangan Dibelikan Rokok

"Jerih payah para pegawai KPK itu dilakukan di tengah himpitan langkah penindakan karena adanya UU KPK baru," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima, Minggu (6/12/2020).

Akan tetapi, pasca deretan penangkapan ini, Kurnia mempertanyakan apakah seluruh pimpinan mendukung langkah tim penindakan.

"Ini penting, sebab berkaca pada kasus sebelumnya yakni Harun Masiku terlihat tidak ada dukungan dari sebagian besar pimpinan KPK terhadap tim penyelidik maupun penyidik," kata Kurnia.