"Tapi setelah itu, partai-partai semua orientasinya sama, yaitu office seeking," kata Burhanuddin dalam tayangan Kompas TV, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Menulis di Instagram: Yang Lalu Biarlah Berlalu

Direktur Public Affairs di Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini juga menuturkan, politik di Indonesia tidak terlalu terikat pada ideologi.

Namun lebih mengarah kepada office seeking atau upaya memburu jabatan.

Untuk itu, Burhanuddin tidak mempermasalahkan adanya 'rival' yang beralih menjadi 'kawan'.

Asalkan, tidak semua partai politik ditarik untuk mengisi jabatan di pemerintahan.

"Menurut saya, yang penting tidak seluruh kekuatan partai politik di DPR ditarik ke dalam koalisi."

"Karena kalau itu terjadi, maka terjadi politik kartel yang sempurna."

Baca juga: Resmi Jadi Menteri Sosial, Berikut Sepak Terjang Tri Rismaharini yang Gantikan Juliari P Batubara

"Paling tidak ada tiga partai yang disisakan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat, PKS dan PAN," kata Burhanuddin.

Bila sampai politik kartel terjadi, maka pemilih dianggap tidak lagi berfungsi dengan baik.

Sebab, pemilih seharusnya menjadi oposisi yang memberikan tawaran kebijakan alternatif untuk pemerintah.

Jokowi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020) hari ini.

Dalam pengumuman itu, Jokowi mengenalkan enam orang nama sebagai menteri-menteri baru di Kabinet Jokowi-Mak'ruf.

Baca juga: Sandiaga Uno Jabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PA 212: Semoga Amanah

Pertama, Jokowi menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara.