TRIBUNNEWS.COM - Isu terkait Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa ( Pam Swakarsa) hangat diperbincangkan, setelah Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo melontarkannya dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021).

Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan kembali menghidupkan Pam Swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali," kata Sigit saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Ia menyebut Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.

Namun seiring Pam Swakarsa yang digaungkan tersebut, muncul pihak-pihak yang menyampaikan kritiknya bahkan tegas menolak.

Baca juga: Polri Bakal Buat Teknologi Panic Button Terkait Program PAM Swakarsa Gagasan Listyo Sigit

Hal tersebut terjadi dengan merunut sejarah ke belakang, di mana Pam Swakarsa lekat dengan peristiwa kekerasan pada era Reformasi di masa lalu.

Lantas siapa saja yang mengkritik dan menolak Pam Swakarsa rencana Kapolri Listyo Sigit?

1. Anggota DPR Masinton Pasaribu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu tampak melontarkan kritiknya terhadap Pam Swakarsa.

"Kalau konsep Pam Swakarsa sama seperti tahun 1998, ada baiknya ide dan rencana tersebut dihentikan," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Adanya hal tersebut, Masinton mengatakan Kapolri harus mampu menjelaskan secara detail soal rencana pengaktifan Pam Swakarsa.

"Masyarakat berhak tahu," kata Masinton.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Diminta Jelaskan Konsep PAM Swakarsa kepada Masyarakat

Penjelasan detail terkait sumber rekrutmen, pengelolaan, dan penggunaan Pam Swakarsa.

Menurutnya Pam Swakarsa yang dibentuk tahun 1998 tak ubahnya konsep divide et impera, mengadu domba antarmasyarakat.