Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Resmi Jabat Kapolri, PKS Harap Listyo Wujudkan Janjinya Ciptakan Hukum Berkeadilan

Fraksi PKS berharap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menepati berbagai janjinya untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan di tanah air. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Resmi Jabat Kapolri, PKS Harap Listyo Wujudkan Janjinya Ciptakan Hukum Berkeadilan
Tangkap layar KOMPASTV
Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri yang baru mengganti Jenderal Idham Azis. Inilah delapan janji Kapolri yang baru. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS berharap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menepati berbagai janjinya untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan di tanah air. 

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan selamat atas pelantikan Listyo menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Fraksi PKS berpesan agar Kapolri memenuhi komitmen dan janjinya untuk benar-benar mewujudkan hukum yang berkeadilan," ujar Jazuli kepada wartawan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Digelar di Istana Negara, Pelantikan Kapolri Listyo Sigit Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Ingatkan Listyo Soal Pam Swakarsa Jangan Jadi Alat Kekuasaan




Menurutnya, hukum yang berkeadilan patut digarisbawahi dengan tinta tebal, karena menjadi misi utama penegakan hukum bagi aparat penegak hukum. 

Jazuli menyebut, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi oleh Kepolisian dalam mewujudkan hukum berkeadilan

Pertama, hukum yang berdiri tegak, berdiri di tengah, dan tidak condong pada kepentingan kekuasaan.

Kedua, hukum yang bisa membedakan antara kriminal (murni) dan kriminalisasi (kasus), antara ujaran kebencian dan permusuhan yang memecah belah bangsa dengan kritik, serta kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

BERITA TERKAIT

Ketiga, hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam bagi yang di bawah (rakyat biasa) tapi tumpul bagi yang di atas.

Keempat, hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bukan semata mengejar kepastian hukum.

Atas nama rasa keadilan masyarakat, kata Jazuli, proses hukum harus bijak melihat suatu kasus terhadap masyarakat dan kelompok lemah agar tidak dilanjutkan pidananya (restorative justice). 

"Jenderal Listyo Sigit telah berjanji agar tidak terjadi lagi orang-orang miskin dan lemah dipidana seperti pada kasus nenek Minah yang dipidana karena mencuri beberapa butir kakao, atau kasus anak mempolisikan ibu kandungnya. Ini sangat kita apresiasi dan kita dukung penuh," papar Jazuli.

Selain itu, Jazuli juga mendukung penuh komitmen Listyo yang akan mentransformasi wajah aparat kepolisian lebih humanis dan persuasif, serta mengikis kesan arogan, maupun pungli. 

"Kalau semua komitmen itu dilaksanakan, kita acungkan jempol buat Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Fraksi PKS akan mengawasi secara kritis dan konstruktif," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas